OJK Jatuhkan Sanksi atas Tiga Pelanggaran Pasar Modal

Pengawasan terhadap industri pasar modal kembali diperketat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan sejumlah tindakan administratif terhadap pelaku dan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Tiga perkara yang menjadi perhatian meliputi manipulasi saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), serta penyalahgunaan rekening nasabah oleh Lianiwati, dilansir dari Investasi.

Penindakan tersebut mencakup pengembalian keuntungan tidak sah, denda miliaran rupiah, pembatasan aktivitas di sektor keuangan, hingga penutupan rekening nasabah. OJK juga sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan manajer investasi yang melakukan pelanggaran ketentuan pengelolaan dana.

Dalam perkara perdagangan saham PANR, pemeriksaan regulator menemukan pola transaksi yang menciptakan aktivitas perdagangan semu sekaligus memengaruhi proses pembentukan harga saham. Aktivitas tersebut berlangsung pada 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023.

Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia teridentifikasi terlibat dalam rangkaian transaksi tersebut. OJK juga menemukan adanya komunikasi antarpihak yang berkaitan dengan upaya mempertahankan pergerakan harga saham perusahaan.

Dari hasil pemeriksaan, keuntungan yang diperoleh secara tidak sah mencapai Rp 5,07 miliar. Satrijanto diwajibkan mengembalikan seluruh keuntungan tersebut, sedangkan Melani dan Upita Amalia dikenai larangan beraktivitas selama lima tahun.

Pembatasan terhadap kedua pihak itu mencakup kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Selain itu, perusahaan efek diperintahkan menutup 18 rekening nasabah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Denda Direksi BOGA dan Sanksi Lianiwati

Pelanggaran lain ditemukan dalam penyajian laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), perusahaan yang kini menggunakan nama PT Apollo Global Interactive Tbk. OJK menjatuhkan sanksi kepada tiga anggota direksi yang menandatangani laporan keuangan periode 2017 hingga 2020.

Ketiga direktur tersebut adalah Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto dan Hendricus A. Hormein. Masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar Rp 825 juta sehingga keseluruhan sanksi finansial mencapai Rp 2,475 miliar.

Perkara berbeda melibatkan Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Berdasarkan hasil pemeriksaan, ia terbukti menjual saham tanpa mendapatkan instruksi nasabah serta membuat laporan portofolio yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Atas perbuatan tersebut, OJK menjatuhkan larangan beraktivitas selama sepuluh tahun. Pembatasan itu berlaku pada tiga sektor, yakni Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

OJK Tindak Perusahaan Manajer Investasi

Selain perkara yang melibatkan individu dan direksi emiten, pengawasan OJK juga menyasar pengelolaan produk investasi. PT Aurora Asset Management dikenai denda Rp 2,575 miliar dan diwajibkan membubarkan lima produk reksa dana yang berada di bawah pengelolaannya.

Kelima produk yang harus dibubarkan adalah Reksa Dana Aurora SMC Equity, Aurora Syariah Saham Amanah, Aurora Dana Ekuitas, Aurora Sharia Equity, dan Aurora Equity.

Penetapan sanksi tersebut berlangsung pada 30 Oktober 2026. OJK menemukan sejumlah ketidakpatuhan dalam pengelolaan investasi, termasuk kegagalan memenuhi pembayaran redemption serta transaksi efek yang tidak mengikuti ketentuan.

Langkah pengawasan lainnya berupa pencabutan izin usaha PT Pratama Capital Assets Management (PCAM) sebagai manajer investasi. Keputusan tersebut diambil setelah regulator menemukan berbagai pelanggaran dalam tata kelola dan operasional perusahaan.

Salah satu persoalan berkaitan dengan perangkapan jabatan direktur utama yang sekaligus menjalankan fungsi koordinator investasi dan riset. Perangkapan jabatan juga ditemukan pada fungsi manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, serta tim pengelola investasi.

PCAM diketahui tidak memperbarui maupun menerapkan strategi manajemen risiko sejak 2020. Perusahaan tersebut juga tidak mempunyai komisaris independen sejak 2019.

Dalam pengelolaan portofolio, kepemilikan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) pada lima reksa dana PCAM tercatat melampaui batas 10%. Kondisi itu terjadi akibat transaksi perusahaan dan tidak dikoreksi sesuai tenggat waktu yang berlaku.

Temuan lainnya mencakup tidak dilakukannya evaluasi berkala terhadap penunjukan perantara pedagang efek. PCAM juga mengeksekusi transaksi melalui satu perusahaan dengan porsi lebih dari 30% nilai transaksi tahunan pada 2023 dan 2024.

Persoalan administrasi pelaporan turut menjadi perhatian regulator. PCAM tidak menyampaikan 17 laporan pengakhiran kontrak pengelolaan portofolio nasabah secara individual sesuai batas waktu yang ditentukan.

Selain itu, laporan profil likuiditas dan stress test untuk periode April-Mei 2026 juga tidak disampaikan kepada OJK.

Pengamat Soroti Konsistensi Penegakan Hukum

Berbagai tindakan tersebut memunculkan perhatian terhadap efektivitas pengawasan dan konsistensi penegakan aturan di pasar modal. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai besaran sanksi perlu disesuaikan dengan tingkat pelanggaran serta keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Menurut Budi, nominal denda yang lebih rendah tidak otomatis menunjukkan melemahnya penegakan hukum. Hal yang lebih penting adalah konsistensi pengawasan dan terjaganya integritas pasar, terutama dalam kaitannya dengan perhatian MSCI.

Ia menilai penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan, baik terhadap pelanggaran berskala kecil maupun besar, dapat membantu memperkuat kredibilitas OJK.

Budi menyampaikan, “Kepercayaan investor tidak bisa dipulihkan hanya dengan beberapa pengumuman sanksi. Apalagi, pasar juga menghadapi tekanan ekonomi, pelemahan rupiah, dan ketidakpastian status MSCI.”

Ia juga mendorong regulator mempercepat penyelesaian perkara dan membuka hasil investigasi secara lebih transparan. Menurutnya, upaya tersebut diperlukan agar pelanggaran dengan pola serupa tidak terus terjadi.

Dalam perkara yang memenuhi unsur pidana, Budi menilai penanganan melalui jalur hukum pidana dapat dipertimbangkan apabila seluruh unsur pelanggaran dapat dibuktikan.

“Efek jera bergantung pada beratnya konsekuensi dibandingkan keuntungan yang diperoleh pelaku. Untuk pelanggaran serius yang memenuhi unsur pidana dan bisa dibuktikan, proses hukum pidana mungkin perlu ditempuh,” jelas Budi.

Pengamat Pasar Modal Irwan Ariston juga memandang tindakan terhadap praktik manipulasi harga sebagai langkah positif bagi perkembangan pasar saham. Namun, keberlanjutan pengawasan menjadi faktor penting untuk mengembalikan keyakinan investor.

Irwan mengatakan, “Hanya saja, untuk memulihkan kepercayaan investor atau pasar, konsistensi terhadap pengawasan ini yang diharapkan. Bila hal ini dapat terus dipertahankan, niscaya kepercayaan pasar akan pulih kembali sejalan dengan waktu.”

Transparansi Pelaku dan Keuntungan Menjadi Sorotan

Pengamat Pasar Modal sekaligus Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky menilai pengumuman sanksi perlu disertai penjelasan lebih terperinci mengenai konstruksi dugaan tindak pidana. Informasi mengenai identitas pihak yang bertanggung jawab dan nilai transaksi yang diperiksa juga dinilai penting.

Menurut Yanuar, publik perlu memperoleh gambaran mengenai aktor yang melakukan pelanggaran, besaran transaksi yang menjadi objek pemeriksaan, serta pihak yang menikmati keuntungan tidak sah.

Ia menegaskan, “Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pengembalian uang atau pengenaan denda, tetapi harus memperjelas pertanggungjawaban pihak yang melakukan tindak pidana.”

Yanuar turut menyoroti kemungkinan timbulnya beban bagi pemegang saham publik apabila perusahaan diwajibkan membayar denda atas pelanggaran yang berkaitan dengan keputusan korporasi. Menurutnya, pihak yang mengambil keputusan seharusnya dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Penggunaan dana perusahaan untuk memenuhi kewajiban denda berpotensi merugikan pemegang saham publik, terutama apabila pihak yang menikmati keuntungan dari pelanggaran justru bukan perusahaan itu sendiri.

Karena itu, Yanuar menekankan pentingnya keterbukaan OJK mengenai pihak yang bertanggung jawab, nilai transaksi yang diperiksa, keuntungan tidak sah, serta dasar penetapan sanksi. Kejelasan unsur tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas penegakan hukum di pasar modal.