Ridha Desak Pandu Sjahrir Mundur dari Danantara

Persoalan kepemilikan saham di industri pasar modal mendorong pengamat ekonomi politik Muhammad Ridha meminta Pandu Sjahrir mundur dari jabatan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia. Desakan tersebut muncul setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Supra Sekuritas Indonesia terkait perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), Kamis (5/11), dilansir dari Investasi.

Ridha menilai kepemilikan saham tidak langsung Pandu di perusahaan sekuritas tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Menurut dia, pejabat yang memiliki kewenangan mengelola investasi aset negara harus mempertanggungjawabkan kepentingan bisnis pribadinya secara transparan.

Ia mendukung langkah pengawasan OJK sekaligus meminta Danantara memberikan penjelasan mengenai tata kelola kepentingan bisnis pejabatnya.

"Saya mendukung ketegasan OJK dalam menegakkan aturan pasar modal. Kasus ini sekaligus menuntut pertanggungjawaban dari Danantara. Pejabat yang memegang kewenangan atas investasi aset negara harus tunduk pada standar yang tinggi dalam mengungkap dan mengelola kepentingan bisnis pribadinya," ujar Muhammad Ridha, pengamat ekonomi politik.

Ridha juga meminta Danantara menjelaskan penyelesaian pelepasan kepemilikan saham Pandu, termasuk waktu pelaporan kepada lembaga terkait. Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai mekanisme pencegahan benturan kepentingan selama Pandu menjalankan tugasnya.

Menurut Ridha, tanggung jawab jabatan menjadi alasan utama perlunya pengunduran diri Pandu dari posisi CIO Danantara.

"Pandu Sjahrir seharusnya mundur dari jabatannya sebagai CIO Danantara. Dasar desakan ini adalah tanggung jawab atas jabatan publik yang ia pegang. Ketika pejabat yang berwenang mengarahkan investasi aset negara juga memiliki kepentingan finansial pribadi di industri pasar modal, publik berhak mengetahui bagaimana kedua kepentingan itu dipisahkan sejak awal," kata Ridha.

Sementara itu, Pandu menyatakan dirinya merupakan pemegang saham minoritas pasif. Ia juga menyebut proses pelepasan kepemilikan tidak langsungnya di Supra Sekuritas telah dimulai pada 1 Juni 2026.

Pandu menegaskan Danantara tidak pernah menjalin kerja sama maupun melakukan transaksi dengan perusahaan sekuritas tersebut.

Selain persoalan kepemilikan saham, Ridha turut menyoroti struktur pengambilan keputusan investasi Danantara. Ia menilai tata kelola organisasi tersebut perlu melibatkan kelompok masyarakat di luar kalangan profesional korporasi.

Ridha mengusulkan organisasi buruh, tani, nelayan, serta kelompok masyarakat lainnya mendapatkan perwakilan formal dalam struktur tata kelola Danantara. Perwakilan tersebut, menurut dia, perlu memiliki akses informasi dan kewenangan yang jelas untuk mengevaluasi kebijakan investasi beserta dampaknya.

Ia menilai keterlibatan kelompok masyarakat diperlukan agar pengelolaan aset negara mempertimbangkan kepentingan publik, termasuk penciptaan pekerjaan layak, penguatan produksi pangan, dan perlindungan penghidupan masyarakat pesisir.

"Danantara mengelola aset negara yang hasilnya harus dirasakan rakyat. Keahlian investasi tetap penting. Pengalaman buruh, petani, nelayan, dan juga organisasi rakyat lainnya juga penting untuk menentukan investasi mana yang menciptakan kesejahteraan rakyat luas seperti pekerjaan layak, memperkuat produksi pangan, dan menopang penghidupan masyarakat pesisir. Mereka harus punya tempat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan," ujar Ridha.