OJK Cabut Izin Usaha Pratama Capital Assets Management

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Pratama Capital Assets Management (PCAM) sebagai manajer investasi setelah menemukan serangkaian pelanggaran dalam kegiatan operasional perusahaan. Keputusan yang ditetapkan pada 14 Oktober 2026 tersebut juga mencakup pencabutan izin tiga pengurus serta larangan beraktivitas di sektor jasa keuangan, dilansir dari Investasi.

Sanksi tersebut tercantum dalam pengumuman bernomor PENG-8/PM.1/2026 yang ditandatangani Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap.

Menurut pengumuman OJK, pelanggaran PCAM meliputi kelemahan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, pengelolaan reksa dana, hingga ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.

Dalam aspek tata kelola, OJK menemukan adanya rangkap jabatan direktur utama sebagai koordinator fungsi investasi dan riset. Rangkap jabatan juga terjadi pada fungsi manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, serta tim pengelola investasi.

Selain itu, PCAM tidak memperbarui maupun menjalankan strategi manajemen risiko sejak 2020. Perusahaan tersebut juga tidak memiliki komisaris independen sejak 2019.

Pada kegiatan pengelolaan investasi, OJK menilai PCAM tidak menjalankan tanggung jawab secara profesional untuk melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan. Regulator menemukan ketiadaan kertas kerja yang memadai serta keputusan investasi yang tidak didukung pertimbangan rasional.

Temuan lainnya berkaitan dengan kepemilikan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA). Komposisi saham tersebut pada lima produk reksa dana PCAM melampaui batas 10% akibat transaksi perusahaan dan tidak disesuaikan dalam tenggat waktu yang ditentukan.

OJK juga mencatat PCAM tidak melakukan evaluasi berkala terhadap penunjukan perantara pedagang efek. Perusahaan bahkan mengeksekusi transaksi melalui satu perusahaan dengan nilai lebih dari 30% total transaksi tahunan pada 2023 dan 2024.

Dalam pengelolaan produk syariah, PCAM tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah dan tidak menyampaikan laporan pengawasan tahunan reksa dana syariah. Sejumlah kewajiban pelaporan lainnya kepada OJK juga terlambat dipenuhi.

Pelanggaran administrasi turut mencakup 17 laporan pengakhiran kontrak pengelolaan portofolio nasabah individual yang tidak disampaikan sesuai tenggat waktu. PCAM juga tidak menyerahkan laporan profil likuiditas dan stress test untuk periode April-Mei 2026.

Sebagai tindak lanjut pencabutan izin, OJK memerintahkan PCAM bekerja sama dengan bank kustodian yang ditunjuk untuk membubarkan seluruh reksa dana yang dikelolanya.

Terdapat 15 produk reksa dana yang masuk dalam proses pembubaran. Beberapa di antaranya adalah Pratama Dana Alpha Saham, Pratama Dana Cemerlang Saham, Pratama Dana Mantap Saham, dan Pratama Syariah.

Selain perusahaan, OJK menjatuhkan sanksi kepada tiga pengurus PCAM melalui pencabutan izin Wakil Manajer Investasi dan larangan menduduki jabatan pengurus di sektor jasa keuangan.

Direktur Utama PCAM Iwan Margana mendapat larangan selama lima tahun. Sementara itu, dua direktur lainnya, Alfa Sri Aditya dan Janto Supandi, masing-masing dikenai larangan menduduki jabatan pengurus perusahaan sektor jasa keuangan selama dua tahun.