OJK Jatuhkan Sanksi dan Bubarkan Lima Reksa Dana Aurora

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Aurora Asset Management setelah menemukan sejumlah pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan investasi dan pemasaran reksa dana. Berdasarkan pengumuman yang dilansir dari Investasi, perusahaan tersebut juga diwajibkan membubarkan lima produk investasinya.

Keputusan tersebut mencakup sanksi berupa denda, pembubaran produk reksa dana, serta pembatasan jabatan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Pengumuman resmi itu dipublikasikan pada Selasa (3/11/2026) dan ditandatangani Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Eddy Manindo Harahap.

Salah satu persoalan utama yang ditemukan OJK berkaitan dengan kegagalan perusahaan memenuhi permohonan pencairan investasi milik nasabah. Kondisi tersebut menjadi bagian dari pelanggaran yang dicantumkan dalam keputusan regulator.

Dalam pengumuman resminya, OJK menjelaskan bahwa kewajiban pembayaran pencairan dana nasabah tidak dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

"PT Aurora Asset Management tidak melakukan pembayaran permohonan redemption dari nasabah Reksa Dana Aurora Equity sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis pengumuman tersebut.

Lima produk reksa dana wajib dibubarkan

Selain menjatuhkan sanksi finansial, OJK menginstruksikan PT Aurora Asset Management untuk menghentikan keberadaan lima produk reksa dana melalui proses pembubaran. Pelaksanaan perintah tersebut memiliki batas waktu paling lama enam bulan sejak surat sanksi administratif ditetapkan.

Kelima produk yang masuk dalam instruksi pembubaran tersebut adalah:

• Reksa Dana Aurora SMC Equity.
• Aurora Syariah Saham Amanah.
• Aurora Dana Ekuitas.
• Aurora Sharia Equity.
• Aurora Equity.

Pelaksanaan likuidasi tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan pengelola. OJK turut memerintahkan bank kustodian dari masing-masing reksa dana untuk menjalankan pembubaran sesuai kewenangan yang dimiliki.

Selama proses tersebut berlangsung, regulator juga membuka kemungkinan pemberian tindakan administratif tambahan. Dengan demikian, pelaksanaan instruksi pembubaran tetap berada dalam pengawasan OJK hingga kewajiban yang ditetapkan terpenuhi.

Perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan instruksi tersebut secara berkala kepada regulator.

OJK kembali menegaskan kewajiban pelaporan itu melalui pengumuman yang sama.

"Dalam proses pemenuhan instruksi tertulis di atas, PT Aurora Asset Management wajib terus melaporkan progress pemenuhan dimaksud kepada OJK," tulis pengumuman tersebut.

OJK mengungkap sejumlah pelanggaran pengelolaan investasi

Penjatuhan sanksi didasarkan pada beberapa temuan terkait tata kelola portofolio, aktivitas transaksi, serta praktik pemasaran produk investasi. Salah satu pelanggaran menyangkut konsentrasi kepemilikan efek dalam portofolio reksa dana.

Menurut OJK, Aurora Asset Management tidak melakukan penyesuaian konsentrasi portofolio ketika efek yang diterbitkan satu pihak telah melampaui batas 10% dan 20% dari nilai aktiva bersih. Ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek yang dinilai telah dilanggar perusahaan.

Regulator juga menemukan bahwa sejumlah reksa dana tidak dibubarkan meskipun kewajiban pembubaran berdasarkan ketentuan telah berlaku. Selain itu, perusahaan memasarkan produk investasi dengan menjanjikan tingkat imbal hasil tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan kepada nasabah.

Temuan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan transaksi antarproduk investasi. OJK mendapati adanya transaksi silang antara reksa dana yang dilakukan pada harga di luar rentang harga bursa.

Transaksi dengan pihak terafiliasi juga menjadi perhatian regulator karena dinilai tidak dilaksanakan dengan menggunakan kondisi terbaik yang tersedia. Temuan tersebut menambah daftar persoalan dalam aktivitas pengelolaan investasi perusahaan.

Di sisi lain, OJK menilai kegiatan pengelolaan investasi maupun pemasaran reksa dana dilakukan berdasarkan instruksi pihak lain. Perusahaan juga menggunakan tenaga referral yang tidak memiliki izin APERD atau WAPERD.

Pemegang saham dan direksi turut menerima sanksi

Sanksi OJK tidak hanya ditujukan kepada badan usaha, tetapi juga menyasar individu yang dinilai berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Salah satunya adalah pemegang saham Aurora Asset Management, Piter Rasiman.

OJK melarang Piter Rasiman menjadi komisaris, direksi, pemegang saham, maupun pengurus perusahaan di sektor jasa keuangan selama 20 tahun. Pembatasan tersebut mulai berlaku sejak surat sanksi diterbitkan.

Dalam keputusan tersebut, Piter dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan Aurora Asset Management melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman resmi regulator.

Direktur Utama Aurora Asset Management, Ferra, juga dikenai denda sebesar Rp 610 juta. Sanksi terhadap dirinya mencakup kewajiban pembubaran reksa dana serta larangan menjadi direksi, komisaris, dan pemegang saham perusahaan setelah proses pembubaran selesai.

Sementara itu, Direktur Aurora Asset Management Manuel Manahan Maleaki menerima sanksi denda dengan nominal yang sama, yakni Rp 610 juta. Ia juga dikenai instruksi pembubaran reksa dana dan larangan menduduki jabatan perusahaan setelah likuidasi diselesaikan.

Rangkaian keputusan tersebut memperlihatkan bahwa penindakan OJK mencakup perusahaan, pemegang saham, hingga jajaran direksi yang terkait dengan pelanggaran. Seluruh kewajiban pembubaran dan pelaporan perkembangan pelaksanaannya tetap harus dipenuhi sesuai instruksi regulator.