OJK Siapkan Pengembalian Dana Investor Kasus Manipulasi Saham

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan mekanisme pengembalian keuntungan ilegal kepada investor yang dirugikan akibat pelanggaran transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Upaya ini dibahas pada 5 November 2026 sebagai bagian dari penguatan penegakan hukum dan perlindungan investor di pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan, pengembalian tersebut menggunakan mekanisme disgorgement, yakni pemulihan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Dana yang berhasil dikembalikan nantinya dibagikan secara proporsional kepada investor yang terbukti menjadi korban berdasarkan hasil pemeriksaan. "OJK bisa mengupayakan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah termasuk pemulihan kerugian investor. Besaran kompensasi dan investor yang berhak menerimanya itu berdasarkan hasil pemeriksaan OJK," kata Hasan dalam konferensi pers RDK OJK di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Hasan menjelaskan, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui denda administratif. Untuk pelanggaran serius yang dilakukan berulang kali, OJK dapat meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Penerapan sanksi juga mempertimbangkan prinsip una via sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). OJK turut mempelajari praktik pemulihan kerugian investor di berbagai negara, termasuk melalui kerja sama dengan Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat. Sementara itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Agus Firmansyah mengungkapkan bahwa penghitungan dana yang berpotensi dikembalikan masih berlangsung. Tim pengawas sedang mengidentifikasi investor terdampak sekaligus menghitung hak masing-masing penerima.

"Ini sedang diupayakan oleh teman-teman pengawas, sedang dilihat dan dihitung kira-kira yang bisa dikembalikan ke investor, siapa saja, berapa, dan nanti dicari investornya siapa saja," ujar Agus kepada wartawan dalam Media Gathering BEI di Mandalika, Sabtu (31/10/2026). Agus menyebut proses tersebut membutuhkan pemeriksaan mendalam karena OJK harus memastikan identitas investor yang berhak serta jumlah dana yang dapat dipulihkan. Mekanisme dan nilai pengembalian belum ditetapkan secara terperinci.

Ia juga menjelaskan bahwa pengembalian dana investor bukan praktik yang umum diterapkan dalam sanksi administratif sebelumnya. Penindakan yang lebih sering dilakukan mencakup pencabutan izin dan penutupan izin usaha. "Kalau yang sebelumnya, kayaknya belum.

Yang pengadaan denda-denda sanksi, paling kan cabut izin, penutupan izin usaha dan lain-lain," ujar Agus. Kasus DSSA, BREN, dan CUAN menjadi perhatian setelah OJK mengumumkan hasil pemeriksaan penegakan hukum menyusul pengumuman terbaru MSCI mengenai pasar saham Indonesia. Dalam pemeriksaan DSSA, regulator menemukan dugaan manipulasi pasar yang dilakukan nasabah perorangan dan institusi melalui sejumlah anggota bursa secara terencana dan terstruktur hingga mendorong kenaikan harga saham.

Pada BREN dan CUAN, OJK menemukan indikasi penjatahan saham dalam penawaran umum yang sejak awal direncanakan untuk kelompok pihak terkait pemegang saham pengendali. Pemesanan saham juga dilakukan dengan mengaburkan identitas pihak terkait sehingga kepemilikan terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan jumlah saham yang beredar di pasar menjadi terbatas.

Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan denda administratif Rp1,5 triliun kepada DSSA, Rp500 miliar kepada BREN, dan Rp100 miliar kepada CUAN. Regulator juga menemukan adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari pelanggaran transaksi dan pemesanan saham tersebut. Selain penanganan kasus tiga emiten tersebut, OJK menjatuhkan larangan beraktivitas selama 10 tahun kepada mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Lianiwati.

Sanksi yang diumumkan pada 4 November 2026 itu diberikan setelah pemeriksaan menemukan pemalsuan laporan portofolio nasabah dan transaksi penjualan saham tanpa instruksi pemilik rekening. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo menjelaskan dasar penindakan terhadap Lianiwati.

"OJK menemukan bahwa Lianiwati melakukan pemalsuan laporan portofolio nasabah dan transaksi penjualan saham tanpa instruksi nasabah," ujar Wahyu dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

OJK menyatakan pelanggaran tersebut berkaitan dengan Pasal 107 UUPM sebagaimana diubah melalui UU P2SK, ketentuan transaksi efek tanpa perintah nasabah, serta persyaratan integritas dalam POJK Nomor 20/POJK.04/2016.