OJK Perkuat Pemulihan Kerugian Investor Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas upaya perlindungan investor pasar modal melalui penguatan mekanisme pengembalian kerugian akibat pelanggaran. Kebijakan ini memungkinkan pelaku mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, sebagai bagian dari penegakan hukum yang lebih berkeadilan.

Langkah tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, dalam konferensi pers pada Kamis (5/11/2026), dilansir dari Investasi. Penguatan kewenangan ini didukung revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Hasan menjelaskan bahwa perubahan landasan hukum memberikan ruang lebih luas bagi OJK dalam menangani pelanggaran di sektor pasar modal. Kewenangan tersebut tidak hanya mencakup pemberian sanksi, tetapi juga upaya mengembalikan keuntungan ilegal yang diperoleh pelaku.

"OJK terus memperkuat mekanisme pemulihan kerugian investor dimaksud dan ini menjadi bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan," jelas Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.

Melalui revisi UU P2SK, OJK memperoleh dasar hukum untuk mengupayakan pemulihan keuntungan yang berasal dari tindakan melanggar ketentuan. Dengan demikian, penanganan pelanggaran tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.

"Yang lalu OJK diberikan ruang untuk tidak hanya mengenakan sanksi tetapi juga mengupayakan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku," tutur Hasan Fawzi.

Besaran kompensasi dan penentuan investor yang berhak menerima pengembalian dana akan mengacu pada hasil pemeriksaan OJK. Perhitungan tersebut mempertimbangkan nilai keuntungan tidak sah yang diperoleh pelaku pelanggaran.

Hasan menegaskan bahwa hasil pemeriksaan menjadi dasar dalam menentukan nilai pemulihan sekaligus pihak yang berhak menerimanya.

"Besaran kompensasi dan investor yang berhak menerimanya ini akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku," kata Hasan Fawzi.