Survei DEN Catat Penerima MBG Lebih Jarang Absen Sekolah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkaitan dengan tingkat kehadiran siswa di sekolah yang lebih baik, berdasarkan temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang disusun Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dilansir dari Detikcom, Rabu (21/10/2026), survei tersebut juga mengidentifikasi hubungan antara penilaian kualitas menu MBG dan semangat belajar siswa.

Anggota DEN, Mochamad Firman Hidayat, menjelaskan bahwa modul survei mulai diterapkan pada September 2025 dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Kajian tersebut membandingkan catatan absensi siswa penerima MBG dengan siswa yang belum atau tidak menerima program tersebut.

Firman menjelaskan bahwa penelitian itu turut menilai kehadiran siswa, semangat belajar, dan rasa lapar. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa penerima MBG relatif lebih jarang absen dibandingkan dengan kelompok non-penerima.

Dalam pemaparan hasil survei, Firman menyampaikan bahwa perbedaan tingkat absensi juga berkaitan dengan intensitas penerimaan program di sekolah.

"Salah satu pertanyaannya adalah melihat bagaimana hasil dari program MBG ini terhadap absensi siswa di sekolah, semangat belajarnya, dan rasa laparnya," ujar Mochamad Firman Hidayat, anggota DEN.

Ia mengakui pelaksanaan program masih memiliki kekurangan, tetapi hasil survei menunjukkan perbedaan tingkat kehadiran antara kedua kelompok siswa.

"Jadi terlepas dari segala kekurangan yang dialami program MBG ini, kami melihat temuannya cukup menarik. Jadi kalau kita lihat absensi siswa, penerima MBG itu jarang absen dibandingkan dengan non-penerima MBG," ujar Mochamad Firman Hidayat, anggota DEN.

DEN juga menemukan keterkaitan antara penilaian kualitas makanan dan semangat belajar. Berdasarkan hasil kajian tersebut, sebanyak 95 persen siswa penerima MBG yang menilai kualitas menu sangat baik dilaporkan mengalami peningkatan semangat belajar.

Sebaliknya, siswa penerima MBG yang menilai kualitas menu buruk lebih sedikit merasakan peningkatan semangat belajar. Temuan ini menjadi bagian dari evaluasi DEN terhadap pelaksanaan program.

Meski mencatat perbedaan tingkat absensi yang positif, DEN menyoroti distribusi penerima MBG yang masih cenderung terkonsentrasi di perkotaan. Berdasarkan data Susenas periode September, cakupan penerima di wilayah perdesaan masih menjadi perhatian.

Firman menilai perlu ada penentuan prioritas yang lebih baik agar program menjangkau kelompok masyarakat dan wilayah yang membutuhkan.

"Artinya perlu ada prioritas yang lebih baik, terutama untuk daerah 3T, daerah pedesaan, dan masyarakat miskin," ujar Mochamad Firman Hidayat, anggota DEN.

Guru Besar bidang sosiologi hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Ratih Lestarini, SH, MH, menyoroti tata kelola dan pengawasan penyediaan makanan MBG. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan laporan dugaan keracunan makanan yang masih muncul sepanjang 2026.

Menurut data Kementerian Kesehatan yang dipaparkan Ratih, hingga pertengahan 2026 terdapat 446 kasus keracunan terkait MBG di 220 kabupaten/kota, dengan total 37.693 korban yang mengalami gangguan pencernaan massal. Sementara itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026.

Ratih juga menyoroti keluhan mengenai mutu makanan yang beredar di media sosial, termasuk protes kepala sekolah dan guru terhadap kualitas hidangan yang dibagikan kepada siswa.

"Media sosial dipenuhi juga dengan video-video protes kepala sekolah dan guru yang geram terhadap buruknya mutu gizi makanan rantang MBG," ujar Prof Dr Ratih Lestarini, SH, MH, Guru Besar bidang sosiologi hukum Fakultas Hukum UI.

Ratih menilai perluasan cakupan program untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat harus disertai penguatan kualitas layanan. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola, kepemimpinan, dan pertanggungjawaban lembaga pelaksana.

Ia juga menyinggung penangkapan kepala Badan Gizi Nasional sebelumnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi. Ratih menilai persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan rancangan kebijakan, tetapi juga dengan kualitas pengelolaan program.

"Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan MBG bukan hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan dan akuntabilitas lembaga pelaksanaannya," ujar Prof Dr Ratih Lestarini, SH, MH, Guru Besar bidang sosiologi hukum Fakultas Hukum UI.

Ratih mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk penentuan prioritas penerima manfaat berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengembangkan fasilitas penyediaan makanan di wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Pada Rabu (14/10/2026), sebanyak 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera, Kalimantan, dan Bali diaktivasi secara serentak di 16 provinsi.

Dari total tersebut, menurut data yang dilaporkan, sebanyak 691 SPPG berada di Sumatera, sedangkan 289 lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.