BGN Batasi Biaya Operasional Dapur MBG Rp 3.000 Per Orang

Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan batas biaya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp 3.000 per penerima manfaat. Kebijakan yang disampaikan di Jakarta pada Rabu (4/11/2026) tersebut bertujuan mencegah pemborosan anggaran negara, dilansir dari Nasional.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, aturan baru tersebut sekaligus mengubah komponen pembiayaan operasional dapur. Salah satu penyesuaian penting adalah penghapusan biaya kendaraan distribusi makanan dari anggaran operasional yang ditanggung program.

Melalui ketentuan tersebut, penyediaan kendaraan distribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra SPPG. Kewajiban itu disamakan dengan penyediaan bangunan dapur, peralatan memasak, serta perlengkapan makan yang sejak awal menjadi tanggung jawab mitra.

"Kendaraan yang tidak lagi dibebankan dalam komponen biaya operasional. Karena memang sedari awal program MBG ini ada, kendaraan distribusi merupakan kewajiban yang harus disediakan mitra selayaknya bangunan dapur, peralatan masak dan peralatan makan," ujar Tysa dalam keterangan resmi BGN, Rabu (4/11/2026).

BGN mengambil langkah tersebut setelah menemukan pengajuan biaya operasional sejumlah dapur yang melampaui ketentuan. Menurut data yang disampaikan Tysa, beberapa SPPG mengajukan biaya lebih dari Rp 3.000, bahkan mencapai Rp 10.000 untuk setiap penerima manfaat.

Dengan mekanisme terbaru, perhitungan biaya operasional akan disesuaikan berdasarkan jumlah sebenarnya penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG. Penghitungan tersebut diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih terkendali dan sesuai dengan batas yang ditentukan.

Meski terdapat pembatasan biaya operasional, BGN memastikan alokasi anggaran untuk penyediaan makanan tidak mengalami perubahan. Pagu makanan tetap sebesar Rp 13.000 untuk porsi kecil dan Rp 15.000 untuk porsi besar.

Penyesuaian anggaran juga tidak mengurangi gaji pengawas gizi maupun pengawas keuangan. Tysa menjelaskan bahwa kedua komponen penghasilan tersebut berada di luar alokasi biaya operasional sebesar Rp 3.000 per penerima manfaat.

"Kebijakan ini tidak berdampak pada gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan karena komponen gaji mereka tidak masuk dalam pagu Rp 3.000 yang ada dalam komponen biaya operasional," jelas Tysa.

Selain mengatur pengeluaran operasional, BGN mengubah sistem pemberian insentif fasilitas SPPG kepada mitra penyelenggara. Sebelumnya, mitra menerima insentif tetap sebesar Rp 6 juta setiap hari tanpa menggunakan jumlah penerima manfaat sebagai dasar penghitungan.

Dalam skema terbaru, besaran insentif fasilitas ditetapkan sebesar Rp 2.000 untuk setiap penerima manfaat. Pemberiannya juga akan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas serta mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat penerima program.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan pengelolaan anggaran MBG, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, hingga kegiatan operasional dan distribusi makanan. BGN mengharapkan seluruh kebutuhan penyediaan makanan bergizi dapat dipenuhi berdasarkan alokasi anggaran negara yang telah ditetapkan.