Galau Desak Evaluasi Menyeluruh Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi desakan evaluasi menyeluruh setelah persoalan keracunan pangan dinilai masih berlangsung meski pemerintah mengklaim telah melakukan pembenahan. Galau menilai perbaikan sistem pengawasan, penggunaan anggaran, dan penentuan penerima manfaat perlu menjadi prioritas pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut, dilansir dari Nasional.

Galau menyoroti bahwa pengadaan peralatan untuk mendeteksi makanan basi atau berbau tidak cukup untuk menjamin keamanan pangan. Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki sistem pengawasan secara menyeluruh dengan melibatkan tenaga ahli keamanan pangan dan mikrobiologi.

Ia juga mempertanyakan klaim perbaikan yang disampaikan Sudaryono karena kasus keracunan masih terjadi. Galau menyampaikan pandangannya kepada Kontan pada Kamis (29/10/2026).

Dalam keterangannya, Galau menilai persoalan mendasar dalam pelaksanaan program belum terselesaikan meskipun pemerintah menyatakan perbaikan membutuhkan waktu.

"Kita masih melihat bahwa permasalahan sistemik yang esensial itu belum mampu diperbaiki oleh Pak Sudaryono, ya. Jadi kalau disampaikan bahwa perbaikan sudah dilakukan dan butuh waktu, ya sayangnya jumlah keracunannya terus berjalan. Kita tidak bisa lagi menegosiasikan soal keracunan," ujar Galau.

Selain aspek keamanan pangan, Galau menilai penyaluran MBG perlu difokuskan pada kelompok yang paling membutuhkan. Ia menyebut wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan risiko kerawanan pasokan pangan, serta kawasan dengan biaya distribusi tinggi sebagai sasaran prioritas.

Rumah tangga miskin juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam penentuan penerima manfaat. Galau menekankan bahwa program seharusnya tidak diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kerentanan setiap wilayah.

"Jadi seharusnya MBG itu diberikan hanya untuk daerah yang membutuhkan. Daerah 3T yang memiliki kerentanan risiko ketersediaan pangan, rantai pasoknya mahal, dan juga bagi keluarga di rumah tangga miskin," kata Galau.

Galau turut menyoroti belum adanya indikator terukur yang dapat membuktikan dampak program MBG. Menurutnya, pemerintah masih menonjolkan jumlah penerima manfaat dan porsi makanan yang diproduksi tanpa menunjukkan bukti efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan program.

Ia menilai evaluasi perlu mencakup audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran. Galau juga mempertimbangkan penghentian sementara program apabila persoalan mendasar dalam pelaksanaannya belum diselesaikan.

Sementara itu, Sudaryono mengklaim telah melakukan pembenahan selama 100 hari kepemimpinannya, termasuk efisiensi anggaran dan penguatan pengawasan dapur. Ia menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) berhasil menghemat anggaran hingga Rp 44 triliun melalui penyesuaian alokasi, perubahan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penertiban rekening virtual account, dan pembatalan pengadaan lampu LED senilai Rp 535,3 miliar.

Sejak 5 Oktober 2026, BGN mengubah skema insentif SPPG dari Rp 6 juta per dapur per hari menjadi Rp 2.000 per porsi makanan yang diproduksi. BGN juga membatasi biaya operasional dapur maksimal Rp 3.000 per porsi.

Dalam penertiban operasional, BGN menutup secara permanen lebih dari 2.000 dapur yang dinilai tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan pengelolaan dapur dalam pelaksanaan program MBG.

Untuk memperkuat pengawasan, Sudaryono menyatakan kamera CCTV di dapur telah terhubung dengan BGN pusat dan diperiksa menggunakan kecerdasan buatan. BGN juga mewajibkan setiap ompreng makanan dilengkapi label dan segel yang mencantumkan batas waktu aman konsumsi.