BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Rp 44 Triliun dalam 100 Hari

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim berhasil mengefisienkan anggaran negara hingga Rp 44 triliun selama 100 hari kepemimpinan Sudaryono melalui penyesuaian alokasi dana dan pembenahan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pemaparan capaian kinerja di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Sudaryono menyebut sejumlah kebijakan penghematan telah diterapkan, dilansir dari Nasional.

Menurut Sudaryono, anggaran BGN untuk tahun 2026 semula dialokasikan sebesar Rp 268 triliun. Setelah penghitungan ulang, lembaga tersebut menilai kebutuhan pelaksanaan program MBG hanya mencapai Rp 229 triliun.

“Dari Rp 268 triliun yang dialokasikan kepada BGN, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp 229 triliun. Sehingga ada Rp 38 triliun yang kemudian anggarannya kami kembalikan ke kas negara,” ujar Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional.

Selain penyesuaian anggaran utama, BGN mengubah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejak 5 Oktober 2026, insentif yang sebelumnya ditetapkan Rp 6 juta per dapur per hari diganti menjadi Rp 2.000 untuk setiap porsi makanan yang diproduksi.

Sudaryono menjelaskan, skema sebelumnya berpotensi menimbulkan pemborosan karena dapur tetap menerima insentif harian meskipun produksi makanan berada jauh di bawah kapasitas ideal. BGN memperkirakan perubahan mekanisme pembayaran tersebut dapat menghemat sekitar Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun sampai akhir tahun.

Kebijakan lainnya adalah pembatasan biaya operasional dapur maksimal Rp 3.000 per porsi. Menurut Sudaryono, biaya operasional yang sebelumnya diklaim rata-rata mencapai Rp 4.500 hingga Rp 5.000 per porsi menjadi salah satu komponen yang dievaluasi.

“Untuk dana operasional itu adalah maksimal Rp 3.000. Jadi tidak boleh lebih dari Rp 3.000,” ujar Sudaryono.

BGN memperkirakan pembatasan biaya operasional tersebut dapat menghasilkan penghematan sekitar Rp 3 triliun hingga akhir tahun. Angka itu merupakan estimasi lembaga atas dampak kebijakan pembatasan pengeluaran dapur.

Dalam penertiban administrasi keuangan, BGN juga menemukan lebih dari 400 rekening ganda atau rekening virtual account (VA) yang telah berisi dana, meskipun dapur terkait belum beroperasi. Sudaryono mengklaim penertiban rekening tersebut menghasilkan pengembalian sekitar Rp 414 miliar ke kas negara.

BGN juga membatalkan pengadaan lampu LED senilai Rp 535,3 miliar sebagai bagian dari evaluasi belanja. Selain itu, lembaga tersebut menutup secara permanen lebih dari 2.000 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

Sudaryono menyebut dugaan penggunaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) palsu turut menjadi perhatian aparat kepolisian. Penutupan dapur dilakukan dalam rangka penertiban pelaksanaan program agar fasilitas yang beroperasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Menurut Sudaryono, klaim efisiensi Rp 44 triliun mencakup berbagai langkah penyesuaian anggaran dan pembenahan operasional selama 100 hari kepemimpinannya. BGN menyatakan penghematan tersebut berasal dari sejumlah kebijakan, termasuk pengurangan alokasi, perubahan insentif, pembatasan biaya operasional, serta penertiban rekening dan pengadaan.