BGN Wajibkan Seluruh SPPG Perbarui Perjanjian Kerja Sama

Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbarui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) untuk memperkuat administrasi dan transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini juga mendukung penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung, sebagaimana dilansir dari Medcom pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Data BGN per 16 Oktober 2026 mencatat 21.527 SPPG telah mengisi formulir pembaruan data. Namun, baru 3.479 berkas atau sekitar 16 persen yang dinyatakan lengkap.

Kepala BGN Sudaryono menyatakan lembaganya siap mendukung pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung melalui keterbukaan data. Seluruh SPPG harus menggunakan perjanjian baru yang diperiksa Biro Hukum BGN dan dilegalisasi notaris.

“Kita dukung penuh Kejaksaan Agung. Data kita buka. Semua SPPG wajib Perjanjian Kerja Sama baru, diperiksa Biro Hukum dan dilegalisasi notaris,” ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Pembaruan tersebut menggantikan perjanjian sebelumnya. Menurut ketentuan yang disampaikan BGN, penandatanganan secara elektronik direncanakan berlangsung bertahap mulai akhir Oktober 2026.

Verifikasi tidak hanya mencakup kelengkapan dokumen, tetapi juga persyaratan operasional. BGN menetapkan SPPG harus berstatus SPS 2, tidak sedang menjalani penghentian sementara operasional atau suspend, serta menyampaikan laporan harian secara tertib.

Dalam pengawasan pelaksanaan MBG, Sudaryono juga menegaskan penolakan terhadap praktik percaloan, pemberian tip, dan pengadaan yang bermasalah. BGN menyatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membenahi tata kelola program.

“Tidak ada tip-tip proyek MBG. Berantas yayasan calo. Hentikan pengadaan bermasalah,” tegas Sudaryono.

Selain pembaruan administrasi dan pengawasan pengadaan, BGN menerapkan insentif sebesar Rp2.000 per porsi yang benar-benar disalurkan kepada penerima manfaat pada Hari Pelayanan Efektif. Ketentuan ini mengacu pada Keputusan Kepala BGN Nomor 63527 Tahun 2026 dan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026.

Menurut ketentuan tersebut, penghitungan insentif didasarkan pada berita acara serah terima. Jumlah porsi yang diperhitungkan harus sesuai dengan makanan yang benar-benar diterima oleh penerima manfaat.