Achmad Minta Pemerintah Evaluasi Beban Pajak Digital

Perluasan pemungutan pajak atas transaksi digital di Indonesia perlu diimbangi perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah mengevaluasi dampaknya, terutama bagi kelompok kelas menengah, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Menurut Achmad, keberhasilan pemerintah menjangkau transaksi digital yang sebelumnya belum dipungut pajak secara efektif tidak serta-merta membuktikan bahwa sistem perpajakan sudah berjalan secara adil. Kemampuan ekonomi setiap kelompok masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Persoalan muncul karena layanan digital yang digunakan masyarakat dengan tingkat pendapatan berbeda dapat dikenai tarif pajak yang sama. Mahasiswa, pekerja lepas, pelaku usaha, hingga keluarga berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan finansial yang tidak setara untuk menanggung tambahan biaya tersebut.

Achmad menggambarkan perbedaan kondisi konsumen tersebut melalui contoh penggunaan layanan digital sehari-hari.

"Mahasiswa yang berlangganan aplikasi pembelajaran, pekerja lepas yang menggunakan perangkat lunak desain, dan keluarga kaya yang membeli layanan hiburan premium dapat menghadapi tarif PPN yang sama," tulis Achmad dalam keterangannya, Selasa (3/11).

Besarnya tambahan biaya juga dapat dilihat melalui simulasi harga berlangganan. Layanan digital senilai Rp 100.000 sebelum pajak akan meningkat menjadi Rp 111.000 apabila dikenakan PPN efektif sebesar 11% dan seluruh kewajiban tersebut diteruskan kepada konsumen.

Bagi rumah tangga berpenghasilan tinggi, selisih tersebut mungkin tidak terlalu memengaruhi pengeluaran. Sebaliknya, tambahan biaya berlangganan dapat menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

Risiko bertambahnya beban konsumsi tersebut dinilai semakin penting karena jumlah penduduk kelas menengah Indonesia terus mengalami penurunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan perubahan jumlah kelompok masyarakat ini dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2019, kelas menengah Indonesia tercatat sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari keseluruhan penduduk. Jumlahnya kemudian berkurang menjadi sekitar 47,85 juta orang pada 2024.

Penurunan tersebut berlanjut berdasarkan kajian Mandiri Institute. Pada 2025, jumlah penduduk yang masuk kelompok kelas menengah tercatat kembali menyusut menjadi 46,7 juta orang.

Jika dibandingkan dengan kondisi 2019, terdapat sekitar 10,6 juta orang lebih sedikit dalam kelompok kelas menengah. Perubahan ini menggambarkan berkurangnya jumlah masyarakat yang sebelumnya memiliki ketahanan ekonomi pada kategori tersebut.

Achmad menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi daya beli sebelum memperluas pemungutan pajak konsumsi. Efektivitas penerimaan negara tidak seharusnya hanya diukur dari semakin banyaknya transaksi yang berhasil dijangkau.

"Memperluas efektivitas pajak konsumsi ketika daya beli kelas menengah melemah berpotensi menambah tekanan terhadap rumah tangga," katanya.

Penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp 58,75 triliun

Di tengah perhatian terhadap kemampuan masyarakat, penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital justru terus bertambah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat akumulasi penerimaan dari sektor tersebut mencapai Rp 58,75 triliun hingga September 2026.

Kontribusi PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp45,21 triliun sejak 2020. Dalam mekanisme pemungutan tersebut, sebanyak 280 perusahaan telah mendapatkan penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE.

Besarnya penerimaan tersebut berjalan beriringan dengan pengembangan mekanisme pemungutan pajak transaksi digital dari luar negeri. Salah satunya melalui implementasi SPP-TDLN yang melibatkan lembaga keuangan sebagai bagian dari sistem pencatatan dan pemungutan.

Achmad mengusulkan agar pemerintah melakukan penilaian berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut. Layanan digital yang mendukung kegiatan pendidikan, peningkatan keterampilan, serta produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu dikaji untuk mendapatkan fasilitas perpajakan yang sesuai.

Selain kebijakan fasilitas pajak, kemudahan memperoleh koreksi dan pengembalian dana akibat kesalahan pemungutan perlu diperhatikan. Perlindungan konsumen menjadi semakin penting ketika lembaga pembayaran turut dilibatkan dalam mekanisme perpajakan digital.

Pengelolaan informasi transaksi masyarakat juga harus disertai pengamanan data yang memadai. Pembatasan akses, pengawasan keamanan informasi, serta pertanggungjawaban penggunaan data menjadi aspek yang perlu dipastikan pemerintah.

DJP perluas implementasi SPP-TDLN melalui 30 platform

Pengembangan pemungutan PPN transaksi digital luar negeri dilakukan DJP melalui penambahan peserta SPP-TDLN. Sebanyak 30 platform dari sektor perbankan dan teknologi finansial (fintech) telah diajak membahas kesiapan untuk bergabung dengan sistem tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pertemuan dengan puluhan platform tersebut telah dilaksanakan untuk mendorong percepatan integrasi.

"Hari ini, tadi pagi, saya baru rapat dengan 30 platform yang akan ikut. Kita kasih waktu sampai November," ujar Bimo kepada awak media di Hotel Mulia Senayan, Rabu (14/10).

Meski demikian, keikutsertaan seluruh platform belum dapat dianggap sebagai penunjukan resmi. DJP masih mempertimbangkan kesiapan infrastruktur teknologi masing-masing bank dan perusahaan fintech sebelum menetapkan mereka sebagai pihak yang menjalankan pemungutan PPN.

Bimo menjelaskan bahwa proses penunjukan akan mengikuti kesiapan sistem masing-masing lembaga.

"Nanti setelah mereka siap infrastruktur sistemnya. Itu bank sama fintech," katanya.

Untuk mempercepat persiapan, DJP juga menjalin koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain itu, jaringan pembayaran internasional Mastercard dan Visa didorong agar dapat terhubung dengan SPP-TDLN sebelum November 2026.

Enam penerbit mencatat 5,5 juta transaksi

Sejak mulai diterapkan pada 25 September hingga 11 Oktober 2026, enam penerbit yang telah berpartisipasi mencatat sekitar 5,5 juta transaksi. Nilai keseluruhan aktivitas tersebut diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

Apabila menggunakan tarif PPN 11%, nilai transaksi tersebut mengindikasikan potensi penerimaan pajak sekitar Rp 1 triliun. Namun, angka itu masih berupa perhitungan awal dan belum dapat disamakan dengan penerimaan negara yang benar-benar terealisasi.

Bimo menjelaskan bahwa penghitungan potensi penerimaan secara menyeluruh belum memungkinkan karena sistem masih menjalani tahap stabilisasi. Perkiraan yang lebih akurat baru dapat disusun setelah lebih banyak penerbit bergabung dan seluruh mekanisme berjalan optimal.

Dari enam penerbit yang sudah mengikuti sistem, lima di antaranya merupakan lembaga perbankan. Mereka adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Satu peserta lainnya berasal dari sektor teknologi finansial, yakni LinkAja. Penambahan peserta berikutnya akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan infrastruktur masing-masing lembaga.

SPP-TDLN mulai diterapkan pada 25 September 2026 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Mekanisme ini digunakan untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar negeri di dalam daerah pabean.

Objek transaksi yang tercakup meliputi pembelian perangkat lunak, aplikasi, layanan cloud, streaming, hiburan digital, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga permainan daring.

DJP menegaskan bahwa SPP-TDLN bukanlah jenis pajak baru. Sistem tersebut hanya menjadi mekanisme tambahan untuk menjalankan pemungutan PPN atas transaksi yang sebelumnya memang sudah termasuk objek pajak.

Untuk menghindari pemungutan berulang, transaksi yang PPN-nya telah dibayarkan melalui pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk tidak akan dikenai pemungutan kembali melalui SPP-TDLN.