Pemerintah Terapkan Pajak Digital Mulai 9 November 2026

Pemerintah Indonesia menyiapkan penerapan pajak digital mulai 9 November 2026 dengan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), serta platform perdagangan elektronik. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas pemungutan pajak dan meningkatkan penerimaan negara, sebagaimana disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam Rapimnas Kadin Indonesia pada 29 Oktober 2026, dilansir dari Medcom.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi tersebut menjelaskan bahwa mekanisme baru ini akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan fintech, hingga sejumlah platform perdagangan digital. Shopee, Lazada, dan GoTo termasuk perusahaan yang disebut dalam rencana pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hashim menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pelaksanaan pemungutan pajak digital dalam waktu dekat.

"Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November," ujar Hashim Djojohadikusumo dalam Rapimnas Kadin Indonesia.

Dalam mekanisme yang direncanakan, berbagai lembaga keuangan dan perusahaan digital akan mendapatkan tanggung jawab untuk memungut sekaligus menyetorkan pajak kepada negara.

"Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan fiskal. Hashim menilai Indonesia masih mempunyai peluang besar untuk meningkatkan pemasukan negara apabila pemungutan pajak dilakukan secara lebih maksimal.

Dalam paparannya, Hashim menyebut rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 12 persen. Perhitungan tersebut mencakup penerimaan pajak, cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia membandingkan capaian Indonesia dengan sejumlah negara lain. Menurut Hashim, rasio penerimaan negara Kamboja mencapai 18 persen terhadap PDB, sedangkan India berada pada angka 20 persen dan salah satu negara di Afrika mencapai 16 persen.

Hashim menggunakan perbandingan tersebut untuk menggambarkan potensi peningkatan penerimaan Indonesia. Dengan asumsi PDB mencapai Rp25.000 triliun, kenaikan rasio penerimaan negara sebesar enam poin persentase diperkirakan menghasilkan tambahan pemasukan Rp1.500 triliun setiap tahun.

Ia menjelaskan bahwa perhitungan tersebut berasal dari selisih enam persen terhadap nilai PDB yang digunakan dalam paparannya.

"Enam persen dari yang tercatat adalah Rp25 ribu triliun. Enam persennya berapa? Rp1.500 triliun. Itu yang seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun," ujar Hashim Djojohadikusumo.

Selain membahas rasio penerimaan negara, Hashim turut menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia memperkirakan defisit anggaran Indonesia berada pada kisaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.

Menurut Hashim, optimalisasi kinerja aparat pajak dan bea cukai dapat meningkatkan penerimaan pemerintah. Ia menilai perbaikan pemungutan kedua sektor tersebut berpotensi mengubah posisi anggaran negara.

Hashim membandingkan potensi penerimaan Indonesia dengan kondisi Kamboja dan menyebut peluang tercapainya surplus apabila pengelolaan penerimaan berjalan optimal.

"Nah defisit APBN kita ya, kita Rp500 triliun kalau tidak salah. Rp500-600 triliun. Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp900 triliun," ujar Hashim.

Meski jadwal penerapan pajak digital telah disebutkan mulai 9 November 2026, paparan tersebut belum merinci mekanisme teknis pemungutan, jenis transaksi yang menjadi objek pajak, maupun besaran tarif yang akan diberlakukan kepada para pelaku transaksi digital.