DJP Tegaskan Pajak Digital Tidak Berlaku untuk Semua Transaksi

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai 9 November 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk menertibkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak, dilansir dari Nasional.

DJP menegaskan bahwa penerapan sistem tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru. Mekanisme ini juga tidak mengubah tarif PPN yang berlaku maupun menjadikan seluruh transaksi lintas negara sebagai objek pemungutan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa pemungutan PPN hanya berlaku terhadap transaksi yang memenuhi persyaratan perpajakan.

"Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan," jelas Inge Diana Rismawanti kepada Kompas.com, Senin (2/11/2026).

Inge menyampaikan bahwa sistem tersebut dirancang untuk menciptakan mekanisme pemungutan yang lebih tertib dan adil dengan memanfaatkan teknologi. Kebijakan ini sekaligus diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri.

Transfer uang pribadi dan remitansi atau pengiriman uang masyarakat ke luar negeri juga tidak otomatis dikenai PPN. DJP menegaskan bahwa SPP-TDLN tidak dirancang untuk memajaki seluruh aktivitas pengiriman dana lintas negara.

Untuk menghindari pemungutan berganda, DJP menyediakan mekanisme yang memastikan transaksi tidak dikenai PPN dua kali. Apabila pajak atas transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, SPP-TDLN tidak akan melakukan pemungutan ulang.

Dari sisi konsumen, sistem tersebut diharapkan menyederhanakan administrasi perpajakan. Masyarakat tidak perlu mengurus sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang wajib dikenai pajak.

DJP juga menyatakan bahwa penggunaan data dalam penyelenggaraan sistem dilakukan secara aman dan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Tahapan tersebut mencakup pemeriksaan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan berbagai pihak yang terlibat.

Pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer dalam penyelenggaraan SPP-TDLN. Sementara itu, sejumlah calon pemungut lainnya masih menjalani periode stabilisasi sebelum dapat ditetapkan.

DJP menyatakan informasi mengenai penunjukan lembaga tambahan akan disampaikan melalui saluran resmi setelah seluruh tahapan persiapan selesai.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana perluasan pemungutan pajak digital dalam Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dalam acara tersebut, Hashim menyebut keterlibatan berbagai lembaga keuangan dan perusahaan teknologi dalam mekanisme pemungutan pajak, termasuk bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial (fintech), serta platform perdagangan elektronik.

"Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GOTO, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," kata Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.

Pernyataan Hashim tersebut kemudian mendapat penjelasan dari DJP. Otoritas pajak kembali menekankan bahwa pemungutan tetap mengikuti ketentuan objek PPN dan mekanisme SPP-TDLN, bukan mencakup seluruh transaksi digital maupun aktivitas transfer dana masyarakat.