Perluasan SPP TDLN Diproyeksikan Tambah Pajak Rp 1 Triliun

Perluasan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) kepada 30 bank dan platform digital diperkirakan belum menghasilkan tambahan penerimaan negara secara maksimal sepanjang 2026. Nilai penerimaan yang benar-benar masuk ke kas negara diproyeksikan hanya berkisar ratusan miliar rupiah hingga sekitar Rp 1 triliun.

Dilansir dari Nasional, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat memperkirakan potensi tambahan penerimaan dari kebijakan tersebut mencapai Rp 2 triliun hingga Rp 2,5 triliun sampai akhir 2026. Namun, angka tersebut masih berupa proyeksi sebelum memperhitungkan berbagai faktor pengurang.

Salah satu penyebab terbatasnya kontribusi pada tahun ini adalah waktu penerapan yang relatif pendek. Apabila seluruh penerbit tambahan mulai menjalankan sistem sekitar pertengahan November, kontribusi terhadap penerimaan pajak hanya dapat dihitung selama sebagian periode 2026.

Ariawan menggunakan asumsi bahwa 30 penerbit baru memiliki volume transaksi setara enam penerbit pertama. Dengan perkiraan mulai beroperasi pada pertengahan November, potensi tambahan penerimaan diperkirakan belum dapat dimanfaatkan secara penuh.

"Untuk 2026, asumsinya 30 penerbit itu membawa volume setara enam penerbit pertama, dan mulai efektif sekitar pertengahan November. Dengan asumsi itu, tambahan potensinya paling tinggi sekitar Rp 2 triliun hingga 2,5 triliun sampai akhir tahun," ujar Ariawan kepada KONTAN, Selasa (3/11/2026).

Selain persoalan waktu pelaksanaan, terdapat beberapa komponen transaksi yang membuat potensi penerimaan tidak sepenuhnya berubah menjadi setoran pajak. Faktor tersebut meliputi transaksi yang sebelumnya sudah dikenai Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

Transaksi yang tidak termasuk objek PPN serta periode penyesuaian sistem juga menjadi pertimbangan. Karena itu, keseluruhan nilai transaksi yang tercatat melalui penerbit SPP-TDLN tidak dapat dianggap sebagai jumlah pajak yang otomatis diterima pemerintah.

Gambaran mengenai perbedaan antara nilai transaksi dan penerimaan pajak terlihat dari pelaksanaan awal sistem tersebut. Dalam tiga minggu pertama, transaksi yang diproses melalui enam penerbit pertama tercatat sekitar 5,5 juta transaksi dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp 10 triliun.

Berdasarkan tarif PPN 11%, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut potensi pajak dari aktivitas transaksi tersebut mencapai sekitar Rp 1,1 triliun. Kendati demikian, angka itu masih merupakan potensi dalam pipeline dan belum menggambarkan uang pajak yang benar-benar telah diterima negara.

Apabila potensi Rp1,1 triliun tersebut dihitung dalam skala satu tahun, nilainya dapat mencapai sekitar Rp 19 triliun. Akan tetapi, proyeksi tersebut belum mengurangi transaksi yang telah dikenai PPN PMSE maupun aktivitas yang bukan merupakan objek PPN.

Ariawan menjelaskan bahwa nilai transaksi bruto masih memerlukan penyaringan sebelum dapat digunakan untuk menggambarkan penerimaan pajak sesungguhnya.

"Ini tanda bahwa Rp 10 triliun adalah nilai transaksi kotor yang tercatat, belum disaring. Di dalamnya masih ada transaksi yang sudah dipungut lewat PMSE dan transaksi yang bukan objek PPN. Penerimaan riilnya akan lebih rendah," jelasnya.

Volume Transaksi Menentukan Kontribusi 30 Penerbit

Besarnya kontribusi penerbit baru terhadap penerimaan negara tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah bank dan platform digital yang ditunjuk pemerintah. Menurut Ariawan, ukuran yang lebih penting adalah porsi pembayaran digital lintas negara yang diproses setiap penerbit.

Hal tersebut berkaitan dengan beragam kebutuhan digital masyarakat yang melibatkan penyedia layanan dari luar negeri. Pembayaran langganan aplikasi, pembelian gim, penggunaan layanan cloud, hingga transaksi iklan internasional banyak diproses melalui kartu kredit bank swasta dan dompet digital.

Dengan karakteristik transaksi tersebut, 30 penerbit tambahan diperkirakan memiliki kemampuan menghasilkan volume transaksi yang setidaknya sebanding dengan enam penerbit pertama. Bahkan, kontribusinya berpeluang lebih besar apabila porsi pembayaran lintas negara yang diproses cukup tinggi.

Artinya, jumlah lembaga yang masuk dalam sistem bukan satu-satunya ukuran untuk memperkirakan penerimaan. Besarnya aktivitas transaksi digital yang melewati masing-masing penerbit menjadi faktor penting dalam menentukan potensi pajak.

Potensi Penerimaan SPP-TDLN Meningkat pada 2027

Berbeda dengan proyeksi tahun berjalan, kontribusi SPP-TDLN diperkirakan lebih besar pada 2027. Hal ini karena seluruh penerbit tambahan berpeluang menjalankan sistem selama satu tahun penuh sehingga periode penghitungannya lebih panjang dibandingkan implementasi pada 2026.

Ariawan memperkirakan tambahan penerimaan dari perluasan sistem tersebut dapat mencapai sekitar Rp 8 triliun hingga Rp 12 triliun per tahun pada 2027. Proyeksi ini menunjukkan adanya perbedaan potensi penerimaan yang cukup besar dibandingkan perkiraan kontribusi pada tahun pertama penerapan.

Besaran Rp 8 triliun hingga Rp 12 triliun tersebut juga diperkirakan kurang lebih sebanding dengan penerimaan PPN PMSE yang selama ini berhasil dikumpulkan pemerintah dari aktivitas perdagangan digital.

Dengan demikian, realisasi penerimaan SPP-TDLN akan sangat dipengaruhi oleh lamanya penerapan, penyaringan transaksi yang memenuhi ketentuan PPN, serta volume pembayaran lintas negara yang diproses oleh 30 penerbit tambahan.