Walhi Desak Aparat Usut Pemilik Manfaat Korporasi Karhutla

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak aparat penegak hukum menelusuri pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership (BO) perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Desakan ini muncul setelah Kementerian Hukum menyerahkan data perusahaan yang dicurigai terkait karhutla kepada aparat, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Walhi meminta penyelidikan tidak hanya menyasar perusahaan operasional di lapangan, tetapi juga pemilik modal dan pihak yang mengendalikan keputusan korporasi. Penindakan terhadap perusahaan induk dinilai perlu dilakukan apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka dalam keputusan operasional yang berkaitan dengan kebakaran.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma'rufah, mengatakan penyerahan data BO harus dikawal agar proses hukum dapat menjangkau pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas korporasi, jika keterlibatannya terbukti.

"Jika data BO benar sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum, langkah ini perlu dikawal agar sanksi menyasar penerima manfaat terbesar dari aktivitas korporasi, bukan hanya perusahaan di lapangan," ujar Umi kepada Kontan.co.id, Minggu (25/10/2026).

Umi mempertanyakan kemampuan data tersebut untuk mengungkap pemilik modal sesungguhnya. Menurut pemetaan Walhi, struktur bisnis lintas negara dan penggunaan yurisdiksi dengan tingkat kerahasiaan tinggi, seperti British Virgin Islands (BVI) dan Samoa, dapat mempersulit penelusuran pemilik manfaat akhir.

Dalam laporan riset berjudul Siapa di Balik Api? untuk periode Januari–Agustus 2026, Walhi memetakan konsentrasi titik panas di jaringan konsesi perkebunan sawit dan kehutanan. Riset itu mengaitkan sejumlah konsesi dengan kelompok usaha besar asal Singapura dan Malaysia.

Walhi menyebut Sinar Mas Group atau Asia Pulp & Paper (APP) memiliki sedikitnya 26 entitas konsesi di Indonesia, termasuk PT Bumi Mekar Hijau di Sumatera Selatan. Menurut pemetaan tersebut, Keluarga Widjaja merupakan pengendali akhir kelompok usaha itu.

Wilmar International Group dikaitkan dengan 21 entitas perkebunan sawit yang terindikasi terkait karhutla serta proyek strategis nasional (PSN) di Papua. Walhi mencatat Kuok Khoon Hong, Tan Keng Liam, dan Martua Sitorus sebagai pemilik manfaat kelompok tersebut.

First Resources Limited juga masuk dalam pemetaan melalui konsesi seperti PT Kayung Agro Lestari dan PT Panca Surya Agrindo, serta proyek Energy Estate Papua melalui PT Global Papua Abadi. Walhi menyebut kelompok usaha itu berada di bawah kendali Keluarga Fangiono.

Riset tersebut turut menyoroti RGE Group atau APRIL yang dikaitkan dengan konsesi kehutanan, termasuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), di bawah kendali Sukanto Tanoto. Walhi juga mencatat Musim Mas Group melalui PT Globalindo Alam Perkasa dan Salim Group melalui sejumlah entitas perkebunan sawit, termasuk PT Kebun Ganda Prima 2.

Untuk kelompok usaha Malaysia, Walhi menyoroti Sime Darby atau SD Guthrie yang disebut menguasai sembilan entitas konsesi sawit melalui perusahaan milik negara Malaysia terkait Permodalan Nasional Berhad (PNB). Genting Group dikaitkan dengan delapan entitas perkebunan sawit, sedangkan BHD Group dan Lion Group dikaitkan dengan sejumlah entitas sawit di Kalimantan Barat.

Umi menegaskan bahwa penegakan hukum perlu menjangkau pihak yang benar-benar mengendalikan korporasi, bukan hanya anak perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

"Penegakan hukum perlu menjangkau pengendali sesungguhnya, tidak berhenti pada entitas anak usaha di Indonesia," tegas Umi.

Walhi juga meminta pemerintah memastikan penyerahan data BO menghasilkan tindak lanjut hukum, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Organisasi tersebut menilai keberhasilan penanganan perkara perlu dilihat dari pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat terdampak, selain sanksi atau denda.

Umi menyatakan pemulihan harus menghasilkan perubahan nyata terhadap kondisi ekosistem serta memastikan hak warga yang terkena dampak terpenuhi.

"Pemulihan lingkungan juga harus dibuktikan, tidak berhenti pada pengenaan denda, tetapi berupa perubahan nyata di lapangan yang memperbaiki ekosistem dan lingkungan. Selain itu, hak masyarakat terdampak harus dipenuhi dan dipulihkan," kata Umi.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi pemerintah telah menyerahkan data BO perusahaan yang dicurigai terlibat karhutla kepada aparat penegak hukum. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan di tengah perhatian Presiden terhadap penanganan bencana karhutla.

Dalam dialog publik yang disiarkan melalui akun YouTube Kemenkum pada Jumat (23/10/2026), Supratman menyatakan seluruh data yang diminta aparat telah diberikan.

"Permintaan aparat hukum kepada saya untuk membuka beneficial ownership atau BO perusahaan-perusahaan yang terlibat kebakaran hutan semua sudah saya berikan," ujar Supratman.

Supratman menambahkan, dugaan keterlibatan individu maupun unsur kesengajaan korporasi dalam pembakaran lahan selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.