Prabowo Terima Menlu Singapura di Tengah Ketegangan Karhutla

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada Rabu, 28 Oktober 2026, di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan pasokan gas. Pertemuan tersebut menyusul pembicaraan bilateral kedua menteri luar negeri di Jakarta sehari sebelumnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Vivian meminta waktu untuk bertemu Prabowo setelah tiba di Indonesia pada Selasa, 27 Oktober 2026. Menurut Teddy, presiden akan menerima kunjungan tersebut pada Rabu sore.

"Benar, sejak Selasa pagi kemarin Menteri Luar Negeri Singapura tiba-tiba datang ke Indonesia dan meminta waktu untuk bertemu langsung dengan Presiden. Beliau akan diterima sebentar sore ini," ujar Teddy.

Teddy tidak merinci agenda pembicaraan kedua pejabat tersebut. Ia meminta wartawan mengonfirmasi substansi pertemuan kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir.

"Namun, untuk penjelasan lebih lengkap, silakan tanyakan langsung kepada Menteri Luar Negeri," ujar Teddy.

Dalam pertemuan bilateral pada Selasa, Arrmanatha dan Vivian membahas penanganan karhutla, penguatan komunikasi diplomatik, serta kerja sama ekonomi. Kedua negara juga menyepakati pembahasan pembentukan gugus tugas bersama untuk memperkuat pertanggungjawaban perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan.

Arrmanatha menyatakan pemerintah Indonesia telah menjelaskan kepada Singapura bahwa penanggulangan kebakaran merupakan prioritas nasional. Ia menyebut Prabowo telah menginstruksikan peningkatan koordinasi dan pengerahan sumber daya untuk memadamkan api.

"Hal pertama yang terdampak kebakaran ini adalah masyarakat Indonesia sendiri. Petani, anak-anak, dan keluarga kita di Sumatra dan Kalimantan menjadi pihak pertama yang menghirup asap. Karena itu, Presiden Prabowo menempatkan penanganan kebakaran sebagai prioritas nasional utama," ujar Arrmanatha.

Ia mengatakan pemerintah mengerahkan berbagai metode untuk menangani kebakaran, termasuk pengeboman air, penggunaan es kering, dan modifikasi cuaca. Tantangan yang dihadapi juga mencakup kondisi El Nino.

"Presiden telah menginstruksikan agar respons nasional diperkuat, koordinasi diperbaiki, dan seluruh sumber daya nasional yang tersedia dikerahkan untuk memerangi kebakaran," ujar Arrmanatha.

Menurut Arrmanatha, Indonesia telah mengerahkan 71.000 personel darat dan sekitar 51 unit udara di sejumlah provinsi prioritas. Pemerintah juga menyiapkan tambahan sumber daya untuk mendukung operasi pemadaman.

Selain penanganan kebakaran, kedua negara membahas langkah hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas karhutla. Arrmanatha mengatakan Indonesia sedang menjalankan penyelidikan nasional terhadap individu dan korporasi yang diduga terlibat.

"Kami berkomitmen bekerja sama dengan Singapura dan pihak lain untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Asap dapat melintasi perbatasan, begitu pula aliran uang," ujar Arrmanatha.

Ia menyebut tawaran Singapura untuk berbagi informasi mengenai perusahaan terkait kebakaran sebagai peluang penting dalam mendukung penyelidikan lintas negara.

"Karena itu, kita perlu menelusuri aliran keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Singapura telah menawarkan berbagi data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran, dan kami menyambutnya sebagai peluang yang berharga," ujar Arrmanatha.

Gugus tugas bersama yang dibahas kedua negara akan menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas. Kerja sama itu juga dapat mencakup pemulihan aset apabila memungkinkan.

"Kami membahas pembentukan gugus tugas bersama untuk memperkuat pertanggungjawaban perusahaan. Gugus tugas ini akan menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas, serta, jika memungkinkan, pemulihan aset. Tidak boleh ada perbatasan yang melindungi pihak yang memperoleh keuntungan dari pembakaran hutan," ujar Arrmanatha.

Menurut laporan BBC News Indonesia, Badan Lingkungan Hidup Singapura telah mengirimkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan di Indonesia yang diduga berkaitan dengan karhutla. Lembaga tersebut juga meminta 10 perusahaan yang berbasis di Singapura menyerahkan dokumen dan informasi untuk keperluan penyelidikan.

Di Indonesia, kepolisian telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka, termasuk tiga perusahaan asing yang identitasnya belum diumumkan. Penyidikan tersebut merupakan bagian dari pendalaman terhadap 98 laporan dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran.

Vivian menyatakan Singapura siap menggunakan instrumen hukum dan peraturan untuk menindak perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap, termasuk perusahaan yang berbasis di negaranya.

"Kami akan menggunakan seluruh kewenangan hukum dan peraturan yang tersedia. Kami juga siap menerapkan langkah hukum, peraturan, dan ekonomi yang lebih luas untuk mencegah perusahaan melakukan pelanggaran serupa pada masa mendatang," ujar Vivian.

Ketegangan bilateral juga berlangsung di sektor energi. Pemerintah Indonesia mulai mengurangi pasokan gas ke Singapura pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pengurangan dilakukan untuk memprioritaskan kebutuhan domestik, terutama pasokan bagi PLN dan industri nasional, ketika sejumlah sumur gas menjalani pemeliharaan.

"Karena ada kegiatan pemeliharaan, saya harus memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Ada dua kebutuhan utama, yaitu PLN dan industri," ujar Bahlil.

Bahlil membantah kebijakan tersebut melanggar kontrak atau berkaitan dengan perselisihan diplomatik. Ia menyatakan pengurangan pasokan masih berada dalam batas yang diatur dalam perjanjian.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sebelumnya menyatakan para pihak diharapkan memenuhi komitmen kontrak. Sementara itu, Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng mengatakan importir gas di negaranya akan menghubungi pemasok untuk memeriksa kemungkinan pelanggaran dan mempertimbangkan langkah hukum komersial jika diperlukan.

Menurut laporan BBC News Indonesia, pemangkasan yang diberitakan mencapai 31 billion British thermal units per day (BBTUD) menjadi salah satu persoalan yang membayangi hubungan kedua negara. Bahlil menyebut pengurangan tersebut bertujuan memperkuat pasokan domestik, sedangkan pemerintah Singapura menyoroti kepentingan importir berdasarkan kontrak yang berlaku.

Di tengah persoalan tersebut, Arrmanatha menekankan pentingnya komunikasi langsung di tingkat menteri dan pejabat senior untuk mengelola perbedaan. Kedua negara juga membahas kerja sama perdagangan, investasi, dan hubungan antarmasyarakat.

"Indonesia dan Singapura bukan sekadar negara bertetangga, melainkan mitra yang memiliki masa depan bersama," ujar Arrmanatha.

Vivian menyatakan Singapura berkepentingan terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia. Ia juga menyinggung 26 perjanjian yang disepakati dalam pertemuan pemimpin kedua negara pada Juli 2026, yang mencakup ekonomi, energi, pertahanan, kerja sama digital, lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia.

"Kami ingin Indonesia berhasil karena masa depan kita saling berkaitan. Keberhasilan Singapura juga bergantung pada Indonesia yang makmur, stabil, dan damai," ujar Vivian.

Dalam kerja sama regional, Indonesia menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Singapura di ASEAN pada 2027. Kedua negara juga berencana menindaklanjuti hasil pertemuan pemimpin mereka dan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura periode 2020–2025, Suryopratomo, menilai pertemuan kedua menteri luar negeri merupakan langkah positif untuk meredakan ketegangan. Ia mengharapkan komunikasi kedua negara tetap terjaga agar perbedaan tidak semakin membesar.

"Ini merupakan salah satu langkah yang baik," ujar Suryopratomo.

Ia menekankan pentingnya komunikasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan mencegah pernyataan publik memperburuk situasi bilateral.

"Diharapkan ketegangan dapat mereda. Semua pihak perlu menjaga pernyataan masing-masing agar keadaan tidak semakin buruk," ujar Suryopratomo.