Pemerintah Siapkan Revisi Aturan DHE SDA untuk Perkuat Rupiah

Pemerintah kembali menyiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk meningkatkan konversi dolar Amerika Serikat (AS) menjadi rupiah. Rencana yang disiapkan pada 3 November 2026 ini ditujukan untuk memperkuat sektor keuangan dan pasar keuangan domestik.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, rancangan perubahan regulasi tersebut sedang dibahas pemerintah. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan jumlah devisa hasil ekspor yang dikonversi eksportir ke mata uang rupiah, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Suahasil menyampaikan bahwa peningkatan konversi dolar AS menjadi rupiah merupakan sasaran utama dalam penyusunan aturan baru tersebut.

"Memang sedang dirancang perubahan aturan DHE yang pada intinya adalah untuk mendorong konversi yang lebih tinggi bagi US dolar yang masuk sebagai devisa hasil ekspor tersebut," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Menurut Suahasil, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi devisa hasil ekspor terhadap penguatan sektor keuangan nasional. Pemerintah juga menargetkan peningkatan konversi tersebut mampu mendukung perkembangan pasar keuangan Indonesia.

"Kita ingin supaya devisa hasil ekspor tersebut bisa dikonversi lebih tinggi kemudian menjadi penguatan untuk sektor keuangan atau pasar keuangan kita," ujar Suahasil Nazara.

Rencana perubahan ini muncul ketika regulasi DHE SDA sebelumnya belum genap berusia enam bulan. Ketentuan terakhir ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 dan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya juga mengonfirmasi adanya pembahasan perubahan aturan DHE SDA. Namun, ia belum mengungkapkan secara terperinci materi yang akan dimasukkan dalam revisi tersebut.

Budi menjelaskan, pemerintah akan melakukan sosialisasi setelah pembahasan regulasi selesai. Masukan dari kalangan pengusaha dan eksportir juga akan menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan.

Ia turut menegaskan bahwa rencana perubahan ketentuan DHE SDA tidak berkaitan dengan implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Sejak menerbitkan PP Nomor 36 Tahun 2023, pemerintah telah melakukan tiga kali perubahan terhadap kebijakan DHE SDA. Ketiga revisi tersebut masing-masing dituangkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2025, PP Nomor 2 Tahun 2026, dan PP Nomor 21 Tahun 2026.

Perubahan pertama berlaku pada 1 Maret 2025 melalui PP Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi tersebut meningkatkan kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri dari minimal 30% menjadi 100% selama 12 bulan.

Ketentuan tersebut mengecualikan eksportir minyak dan gas bumi (migas). Untuk sektor ini, kewajiban penempatan devisa tetap sebesar minimal 30% dengan jangka waktu tiga bulan.

Pemerintah kemudian menerbitkan PP Nomor 2 Tahun 2026 pada 14 Januari 2026. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 26 Februari 2026 dan mengatur perubahan mekanisme penempatan devisa hasil ekspor.

Melalui aturan tersebut, penempatan DHE SDA dalam Rekening Khusus (Reksus) hanya dapat dilakukan melalui bank badan usaha milik negara (BUMN) yang menjalankan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Selain rekening khusus, eksportir juga memperoleh pilihan penempatan melalui instrumen perbankan, instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), serta surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) dalam valuta asing.

PP Nomor 2 Tahun 2026 juga menetapkan batas maksimal konversi DHE SDA ke rupiah sebesar 50% dari nilai ekspor yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE).

Revisi ketiga dilakukan melalui PP Nomor 21 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 Mei 2026 dan berlaku mulai 1 Juni 2026. Regulasi ini menambahkan Pasal 18A mengenai ketentuan khusus pelaksanaan perjanjian bilateral serta kesepahaman atau kesepakatan perdagangan lainnya.

Aturan tersebut juga mencakup ketentuan peralihan terkait PPE yang diterbitkan sebelum maupun sejak 1 Juni 2026.