Eddy Soeparno Dukung Relaksasi Konversi DHE SDA hingga 100 Persen

Rencana pemerintah meningkatkan batas konversi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) menjadi 100 persen mendapat respons positif dari pelaku usaha. Eddy Soeparno menilai kebijakan tersebut lebih meringankan eksportir karena kebutuhan transaksi valuta asing (valas) masih dapat dipenuhi melalui fasilitas swap, di Jakarta, Jumat (6/11/2026), dilansir dari Nasional.

Eddy menjelaskan, tidak seluruh aktivitas operasional perusahaan eksportir menggunakan rupiah. Sejumlah sektor usaha masih membutuhkan mata uang asing untuk mendukung transaksi bisnis sehingga fleksibilitas pengelolaan devisa tetap diperlukan.

Menurut Eddy, keberadaan fasilitas swap menjadi salah satu mekanisme yang memungkinkan eksportir memenuhi kebutuhan valas meskipun pemerintah meningkatkan batas penukaran devisa hasil ekspor ke rupiah.

"Bagus, jadi lebih ringan (kebijakan relaksasinya)," ujar Eddy kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (6/11/2026).

Dia menilai fasilitas swap dapat mengakomodasi kebutuhan perusahaan yang masih memerlukan transaksi menggunakan mata uang asing. Dengan mekanisme tersebut, peningkatan batas konversi tidak serta-merta menghilangkan fleksibilitas penggunaan devisa.

"Jadi makanya kalau yang masih menggunakan valas kan tadi ada swap. Nah seperti itu. Jadi saya rasa ini tidak memberatkan. Jadi lebih ringan," ujar Eddy.

Eddy juga menyebut rencana pelonggaran tersebut sejalan dengan masukan yang selama ini disampaikan pelaku usaha kepada pemerintah. Menurutnya, penerapan kebijakan DHE SDA perlu memperhatikan kebutuhan operasional dan kemampuan industri.

Dia mengingatkan bahwa kewajiban penempatan devisa harus mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan usaha agar perusahaan tidak menghadapi beban operasional yang berlebihan.

"Ya, kita juga memberikan masukan terus. Karena apa pun kan kita sebagai pelaku, kan kita seharusnya menjaga. Jangan sampai nanti kalau industri ini terlalu berat kan bisa mati," tutur Eddy.

Dia turut mengapresiasi respons pemerintah terhadap berbagai masukan dari kalangan pelaku usaha terkait pengelolaan devisa hasil ekspor.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan perubahan ketentuan penggunaan DHE SDA melalui revisi keempat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

Dalam perubahan tersebut, pemerintah berencana meningkatkan batas maksimal konversi valas ke rupiah dari sebelumnya 50 persen menjadi hingga 100 persen.

"Satu lagi yang juga sedang disiapkan dalam perubahan keempat PP 36 adalah terkait relaksasi penukaran valas ke rupiah, di mana relaksasi itu bisa diubah sehingga tidak 50% tapi sampai dengan 100%," ujar Airlangga dalam acara sosialisasi DHE SDA, Jumat (6/11/2026).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, eksportir sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke sistem keuangan Indonesia melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA.

Untuk eksportir nonmigas, dana tersebut wajib ditempatkan sekurang-kurangnya selama 12 bulan. Sementara itu, eksportir migas diwajibkan menempatkan minimal 30 persen DHE SDA selama sedikitnya tiga bulan.

Ketentuan saat ini memperbolehkan eksportir nonmigas mengonversi maksimal 50 persen dana DHE SDA ke rupiah. Sisa dana dapat digunakan untuk kebutuhan yang diatur pemerintah, termasuk pembayaran pajak, dividen, pengadaan barang dan jasa, serta pembayaran pinjaman dalam valas sesuai ketentuan.

Melalui perubahan keempat PP Nomor 36 Tahun 2023, pemerintah berencana membuka kesempatan konversi DHE SDA ke rupiah hingga 100 persen.