Pemerintah Siapkan Relaksasi Konversi DHE SDA hingga 100 Persen

Pemerintah menyiapkan pelonggaran aturan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan meningkatkan batas penukaran valuta asing (valas) ke rupiah hingga 100 persen. Kebijakan yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada eksportir tersebut akan dimasukkan dalam perubahan keempat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023, dilansir dari Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut dalam acara sosialisasi DHE SDA pada Jumat (6/11/2026). Perubahan ketentuan itu akan menaikkan batas konversi valas yang sebelumnya maksimal 50 persen.

"Satu lagi yang juga sedang disiapkan dalam perubahan keempat PP 36 adalah terkait relaksasi penukaran valas ke rupiah, di mana relaksasi itu bisa diubah sehingga tidak 50% tapi sampai dengan 100%," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Rencana tersebut menjadi bagian dari penyesuaian aturan pengelolaan devisa ekspor yang sebelumnya mewajibkan eksportir sektor sumber daya alam membawa seluruh hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan umum PP 2/2026, kewajiban repatriasi DHE SDA mencakup eksportir dari empat sektor, yakni pertambangan migas dan nonmigas, perkebunan, kehutanan, serta perikanan. Seluruh eksportir dalam sektor tersebut wajib memasukkan 100 persen DHE SDA melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA.

Ketentuan penempatan dana dibedakan berdasarkan jenis komoditas. Eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA selama paling singkat 12 bulan, sedangkan eksportir migas wajib menempatkan minimal 30 persen selama sekurang-kurangnya tiga bulan.

Dalam aturan umum tersebut, penempatan dana dilakukan melalui Bank Devisa BUMN. Kebijakan wajib ini mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Selama masa penempatan, pemerintah tetap memberikan sejumlah kelonggaran penggunaan DHE SDA nonmigas. Eksportir dapat mengonversi maksimal 50 persen dana ke rupiah berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Selain konversi mata uang, dana tersebut dapat digunakan untuk membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), membagikan dividen, serta memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal.

Penggunaan lainnya mencakup pembayaran pinjaman untuk pengadaan barang modal dan modal kerja dalam valuta asing. Seluruh transaksi tersebut tetap mensyaratkan dana berada dalam Rekening Khusus menggunakan mata uang asing.

Pengaturan tambahan juga diterbitkan melalui PP 21/2026. Pemerintah memasukkan Pasal 18A yang memberikan ketentuan khusus bagi eksportir sektor pertambangan untuk mendukung pelaksanaan perjanjian bilateral, kesepahaman, maupun kesepakatan perdagangan antarnegara.

Berbeda dari ketentuan umum, fasilitas khusus tersebut bersifat opsional. Eksportir pertambangan yang memenuhi kriteria dapat memilih menempatkan minimal 30 persen DHE SDA selama sedikitnya tiga bulan, baik untuk komoditas migas maupun nonmigas.

Dalam skema khusus berdasarkan PP 21/2026, kewajiban repatriasi tetap berlaku sebesar 100 persen. Namun, eksportir dapat menempatkan dana pada bank devisa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), sehingga pilihan bank tidak terbatas pada bank milik negara.