Pemerintah Perluas Relaksasi DHE SDA ke Korsel Jepang dan Uni Eropa

Pemerintah memperluas fasilitas relaksasi kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) kepada eksportir yang memiliki keterkaitan dengan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Kebijakan yang diumumkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) tersebut mempertimbangkan hubungan perdagangan dan kontribusi investasi negara mitra.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perluasan itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas pada 3 November 2026. Sebelumnya, fasilitas khusus hanya mencakup Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, dan Australia.

"Dilakukan penambahan atau perluasan yang tadinya lima negara; AS, Kanada, RRT termasuk Hong Kong dan Australia, ditambah tiga negara lagi yaitu Korea Selatan, Jepang dan Uni Eropa," ujar Airlangga Hartarto.

Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia menjelaskan perluasan fasilitas tersebut berkaitan dengan hubungan ekonomi Indonesia bersama negara-negara mitra. Pertimbangan pemerintah mencakup aktivitas perdagangan serta besarnya investasi yang ditanamkan di Indonesia.

"Pemerintah sedang memperluas fasilitas pengecualian untuk pasal 18A bagi beberapa negara termasuk Korea Selatan, Jepang dan Uni Eropa, juga mempertimbangkan kerja sama perdagangan serta besarnya kontribusi investasi mereka di Indonesia," ujar Oza Olavia.

Selain memperluas negara mitra, pemerintah meningkatkan jumlah bank penampung DHE SDA menjadi 16 lembaga. Penambahan satu bank dilakukan setelah pemerintah menyetujui permohonan PT Bank OCBC NISP Tbk.

"Terkait bank devisa untuk penempatan DHE SDA, telah disepakati menjadi 16 bank, lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN, dan menyetujui permohonan dari Bank OCBC NISP Tbk," ujar Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, terdapat 15 bank yang ditetapkan sebagai tempat penempatan DHE SDA, terdiri atas lima bank BUMN dan 10 bank non-BUMN. Kelompok BUMN meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sementara itu, bank non-BUMN yang telah ditetapkan mencakup Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, MUFG Bank, JPMorgan Chase Bank, Citibank, Bank of China, Bank ICBC Indonesia, Bank China Construction Bank Indonesia, Bank SMBC Indonesia, dan Bank HSBC Indonesia. OCBC NISP menjadi tambahan terbaru.

Secara umum, kebijakan DHE SDA berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2026 dan PP Nomor 21 Tahun 2026 mewajibkan eksportir dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus DHE SDA.

Untuk sektor nonmigas, ketentuan umum mengatur penempatan 100 persen DHE SDA selama minimal 12 bulan. Sementara itu, sektor migas diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen selama minimal tiga bulan.

Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026 memberikan perlakuan khusus bagi eksportir pertambangan yang memenuhi persyaratan. Melalui fasilitas ini, eksportir dapat menempatkan minimal 30 persen DHE SDA selama sekurang-kurangnya tiga bulan pada bank devisa yang ditetapkan pemerintah, termasuk bank non-BUMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026, terdapat tiga persyaratan kumulatif untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Eksportir harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di sektor pertambangan, memiliki sedikitnya satu pemegang saham dari negara mitra yang ditetapkan, serta memenuhi kepemilikan saham minimal 10 persen oleh pemegang saham tersebut.

Fasilitas Pasal 18A bersifat opsional. Eksportir yang memenuhi persyaratan tetapi tidak ingin menggunakannya wajib mengirimkan surat pernyataan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Surat tersebut harus disampaikan paling lambat lima hari kerja setelah pengumuman. Apabila eksportir tidak mengirimkan pernyataan penolakan, perusahaan secara otomatis dianggap memilih menggunakan fasilitas Pasal 18A.

Airlangga juga menegaskan pentingnya kepatuhan eksportir dan kesiapan perbankan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

"Kami mengajak para eksportir untuk memenuhi kewajiban pemasukan penempatan DHE sesuai ketentuan di kedua PP dan pihak perbankan memastikan layanan reksus DHE SDA berjalan secara lancar," ujar Airlangga Hartarto.