Putusan MA Gugurkan Suket Gibran dan Dorong DPR Gunakan HMP

Keabsahan administratif pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan miliknya. Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai putusan tersebut berdampak pada legitimasi jabatan Gibran dan perlu ditindaklanjuti DPR melalui mekanisme konstitusional.

Penilaian Titi merujuk pada Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi Muhammad Subhan Palal, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta menerima seluruh gugatan penggugat.

Titi menjelaskan bahwa amar putusan tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden.

"Amar putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang berbunyi 'Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya' secara hukum berarti Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah," ujar Titi Anggraini.

Menurut Titi, ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa keputusan administrasi yang dinyatakan tidak sah kehilangan kekuatan mengikat sejak awal atau berlaku surut (ex tunc).

Konsekuensi tersebut membuat dokumen yang menjadi dasar administratif pemenuhan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat dalam pencalonan Gibran dinilai tidak memiliki keabsahan hukum sejak diterbitkan.

"Dengan demikian, suket yang dinyatakan tidak sah kehilangan seluruh kekuatan dan jejak hukumnya, seolah-olah tidak pernah diterbitkan," jelas Titi.

Meski demikian, Titi membedakan dampak pembatalan dokumen administrasi dengan mekanisme pemberhentian pejabat negara. Menurutnya, putusan MA tidak secara otomatis mengakhiri masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Namun, pembatalan dokumen ini tidak otomatis mencabut jabatan Wakil Presiden. Sistem kita memisahkan sengketa tata usaha negara dari mekanisme pemberhentian pejabat negara yang sudah dilantik," papar Titi.

Ia menilai putusan MA bersama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024 dapat menjadi landasan DPR untuk mengambil langkah melalui prosedur ketatanegaraan.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Prosesnya dimulai dari DPR melalui hak menyatakan pendapat (HMP), dilanjutkan pemeriksaan oleh MK, sebelum keputusan akhir berada di tangan MPR.

"Adanya Putusan MK dan Putusan MA membuka dasar yang sangat kuat bagi DPR untuk segera menindaklanjutinya melalui jalur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 terkait pemberhentian Wakil Presiden Gibran," ungkap Titi.

Titi berpandangan DPR tidak perlu mengulang penyelidikan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan apabila sudah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai dasar tindak lanjut. Ia juga mengingatkan bahwa sikap pasif DPR berpotensi memperpanjang kontroversi legitimasi jabatan Gibran dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.

Terkait langkah yang dapat ditempuh Gibran, Titi menilai pengunduran diri merupakan pilihan terbaik. Menurutnya, keputusan tersebut dapat menjadi bentuk penghormatan terhadap putusan MA dan MK sekaligus mengakhiri polemik mengenai keabsahan pencalonannya.

"Pilihan terbaik bagi Gibran sebenarnya adalah mengundurkan diri," kata Titi.

Ia menambahkan bahwa pengunduran diri Gibran dapat memberikan ruang bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan program pemerintah tanpa terus dibayangi persoalan keabsahan pencalonan wakil presiden.

Mengenai kemungkinan langkah hukum berikutnya, Titi menyebut putusan kasasi MA pada prinsipnya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tergugat masih dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil.

Selama belum terdapat putusan PK, putusan kasasi MA tetap berlaku. Dengan demikian, keberadaan upaya hukum lanjutan tidak serta-merta menghilangkan keberlakuan putusan kasasi tersebut.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Mahfud MD, sebelumnya juga menilai putusan MA mengenai Suket pendidikan Gibran berlaku surut. Ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan konsekuensi hukum antara penggunaan istilah batal dan dibatalkan dalam amar putusan.

Menurut Mahfud, istilah dibatalkan menunjukkan akibat hukum yang berlaku ke depan atau ex nunc. Sebaliknya, istilah batal menunjukkan keputusan dianggap tidak sah sejak awal atau ex tunc.

"Vonis MA terkait Suket Gibran menyatakan 'batal', bukan 'membatalkan'. Ini bersifat ex tunc, artinya berlaku retroaktif dan Suket itu dianggap tidak pernah ada, sehingga penggunaannya dianggap tidak sah sejak awal," ujar Mahfud MD, dilansir dari keterangannya, Selasa (3/11).

Mahfud juga menyatakan bahwa tindak lanjut terhadap jabatan Gibran bergantung pada pilihan politik. Ia menilai proses penerbitan Suket dan dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) perlu diproses secara pidana, serta menyebut KPU dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah perlu diperiksa.