Kejagung Usut Dugaan Suap Izin Tambang Nikel di Sultra

Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam perkara periode 2013-2025 ini, penyidik mendalami dugaan pemberian suap oleh sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada penyelenggara negara untuk mempermudah pengurusan izin, kegiatan produksi, hingga penjualan.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri Siregar menyampaikan perkembangan penyidikan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).

Menurut Saiful, dugaan pemberian uang atau bentuk pemberian lainnya berkaitan dengan upaya perusahaan memperlancar proses administrasi pertambangan melalui pejabat negara.

"Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," ujar Saiful.

Saiful menjelaskan, dugaan aliran suap tersebut berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam penerbitan izin pertambangan, pengawasan produksi, serta pengaturan distribusi dan penjualan nikel.

"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," jelas Saiful.

Penyidik memperoleh informasi mengenai dugaan pemberian tersebut dari pemeriksaan sejumlah saksi. Namun, Kejagung belum mengungkap identitas pihak yang diduga menerima suap karena informasi itu masih menjadi bagian dari materi penyidikan.

"Di situ dari fakta-fakta hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saksi-saksi, diperoleh adanya fakta-fakta itu. Dan nantinya tentunya ini masih materi penyidikan, nanti akan kami sampaikan dalam surat dakwaan nanti akan tergambar," ungkap Saiful.

Dalam perkara yang berlangsung selama 2013-2025 tersebut, Kejagung memeriksa aktivitas enam perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Perusahaan yang disebut dalam penyidikan meliputi PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.

Saiful menyebut seluruh kegiatan pertambangan perusahaan tersebut diduga berada di bawah kendali Arif Kurniawan sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner. Sosok yang juga disebut memiliki inisial AK itu belum dapat dimintai keterangan secara langsung karena terdeteksi berada di luar negeri.

Salah satu dugaan pelanggaran yang ditemukan penyidik berkaitan dengan status izin usaha pertambangan (IUP). Kejagung menemukan izin usaha produksi pertambangan PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada 2015, tetapi kedua perusahaan justru memperoleh status penghentian sementara atau suspend.

Saiful menyebut pemberian status tersebut dilakukan sebanyak tiga kali dan diduga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut penyidik, izin yang telah berakhir semestinya dihentikan dan dikembalikan kepada negara.

"Salah satu fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan ini, PT BSJ dan PT KAA izin usaha produksi pertambangannya berakhir tahun 2015. Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dihentikan dan dikembalikan kepada negara," papar Saiful.

Hingga konferensi pers tersebut, tim penyidik Jampidsus Kejagung telah memeriksa 38 saksi untuk mengungkap perkara tersebut. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk menelusuri keberadaan Arif Kurniawan yang berada di luar negeri, Kejagung telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung proses penyidikan terhadap dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara.