MA Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran Lewat Putusan Kasasi

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan perkembangan baru dalam polemik persyaratan pendidikannya. Amar kasasi bernomor 742 K/TUN/2026 tersebut disampaikan pada Jumat (30/10/2026) setelah diajukan oleh Subhan.

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang berkaitan dengan gugatan terhadap surat penyetaraan pendidikan Gibran. Dokumen yang diterbitkan untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 itu dinyatakan tidak sah.

Informasi mengenai putusan tersebut diterima Subhan melalui sistem pengadilan elektronik. Namun, hingga berita ini disusun, salinan lengkap putusan belum tersedia di situs resmi MA.

Subhan menyampaikan pemberitahuan yang diterimanya dari pengadilan pada 30 Oktober 2026.

"Saya mendapatkan pemberitahuan melalui sistem pengadilan elektronik dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Untuk perkara nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya mengabulkan kasasi," ujar Subhan.

Juru Bicara MA Yanto mengaku belum memperoleh informasi mengenai putusan tersebut ketika dimintai konfirmasi oleh CNN Indonesia.

"Belum tahu, akan diperiksa terlebih dahulu," ujar Yanto.

Dalam permohonannya, Subhan mengajukan tiga tuntutan. Dia meminta majelis mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, serta memerintahkan penarikan dokumen tersebut dari pihak yang memegangnya, yakni Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana turut mengumumkan perkembangan perkara tersebut melalui akun Instagram resminya. Denny menyebut putusan kasasi itu mengabulkan permohonan pembatalan surat penyetaraan pendidikan.

"Gugatan Pak Subhan untuk kasasi pembatalan surat penyetaraan pendidikan Gibran diputuskan DIKABULKAN," tulis Denny.

Denny juga menghubungkan putusan MA dengan perkara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, kedua putusan tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

"Artinya Mahkamah Agung sejalan dengan putusan MK, bahwa Gibran benar-benar tidak memenuhi persyaratan pendidikan," tulis Denny.

Dalam pertimbangan perkara sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen atau ijazah setara SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Perkembangan di MA berlangsung bersamaan dengan perkara lain di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana melalui kuasa hukum Denny Indrayana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen telah dicabut pada Kamis (29/10/2026).

Gugatan tersebut mempersoalkan Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan ijazah. Penggugat meminta dokumen itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Menanggapi pencabutan gugatan di PTUN, Gibran menyatakan telah menyiapkan dokumen untuk menghadapi proses pembuktian. Pernyataan itu disampaikan setelah menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat, pada Jumat (30/10/2026).

"Kami sudah menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk persidangan pembuktian dan juga siap membuka semuanya, tetapi bagaimana lagi karena penggugat justru mundur," ujar Gibran.

Dia menyatakan menghormati proses peradilan dan berharap persidangan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai riwayat pendidikannya.

"Kita menghormati seluruh proses peradilan yang berlangsung di PTUN. Harapannya, seluruh proses dari awal sampai akhir dapat berjalan lancar dan memberikan kejelasan kepada masyarakat," ujar Gibran.

Gibran juga menyerahkan keputusan mengenai kelanjutan perkara PTUN kepada majelis hakim setelah penggugat mencabut gugatan. Dia menegaskan penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku.

"Kita menghormati keputusan penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim," ujar Gibran.

Di sisi lain, polemik dokumen pendidikan Gibran turut menjadi perhatian Fraksi PKS di DPR. Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa fraksinya telah menerima arahan untuk menindaklanjuti komunikasi antara Sekjen PKS M Kholid dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Mardani menyebut pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat masih menunggu perkembangan setelah masa reses DPR berakhir.

"Fraksi diminta menindaklanjuti pembicaraan antarsekjen. Bentuknya akan semakin jelas, apakah hak angket atau hak menyatakan pendapat, setelah masa reses selesai," ujar Mardani pada Jumat (30/10/2026).

Ketua DPP PKS tersebut mengatakan partainya telah membahas langkah yang dapat ditempuh untuk merespons persoalan tersebut. Dia menilai putusan MK memiliki kekuatan hukum yang harus diperhatikan.

"Sudah ada diskusi. Keputusan MK merupakan fakta hukum yang final dan mengikat. Ada tanggung jawab moral untuk membuat tata kelola bernegara menjadi baik dan sehat," ujar Mardani.

Dia menambahkan, banyak masyarakat telah menyampaikan aspirasi kepada PKS mengenai tindak lanjut persoalan dokumen pendidikan Gibran.

"Apalagi PKS menerima banyak aspirasi dari masyarakat," ujar Mardani.

Sebelumnya, M Kholid mengungkapkan komunikasi dengan Hasto Kristiyanto mengenai polemik tersebut pada Rabu (28/10/2026). Komunikasi itu membahas aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada PKS.

"Terakhir saya sempat berkomunikasi dengan Sekjen PDIP Mas Hasto," ujar Kholid.

Kholid menyebut Hasto memberikan respons positif terhadap aspirasi publik yang dibawa partainya. PKS juga berencana melanjutkan komunikasi dengan sejumlah pihak di DPR.

"Beliau menghubungi saya dan menyampaikan bahwa PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait polemik ijazah yang disampaikan kepada PKS," ujar Kholid.

Dia mengatakan komunikasi politik masih akan berlanjut dengan mempertimbangkan sikap anggota DPR lainnya.

"Nanti kita lihat dinamika respons rekan-rekan lainnya di DPR. Kami akan terus menjalin komunikasi dengan semua pihak," ujar Kholid.

Hingga perkembangan terakhir, salinan lengkap putusan kasasi MA belum dipublikasikan, sementara tindak lanjut politik yang dibahas PKS masih menunggu berakhirnya masa reses DPR.