Pemohon Gugat Aturan Dana Desa dan Koperasi ke MK

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi kewenangan masyarakat desa dan anggota koperasi dalam menentukan keputusan.

Dalam perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026, sejumlah pihak mengajukan pengujian terhadap tiga undang-undang. Sebagaimana dilansir dari Nasional, ketentuan yang dipersoalkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, perkoperasian, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketiga regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Permohonan ini diajukan oleh Sabiq Muhammad selaku Pemohon I yang merupakan kepala desa. Pemohon II adalah Maksum Syam, Ketua Umum Yayasan Sajogyo Inti Utama (Sajogyo Institute), sedangkan Pemohon III merupakan Muhammad Tauhid Aminulloh, Ketua Pengurus Koperasi Edukarya Negeri Lestari.

Agil Oktaryal selaku kuasa hukum pemohon memaparkan sembilan pokok alasan yang menjadi dasar pengajuan perkara. Persoalan utamanya berkaitan dengan kewenangan anggota koperasi, penggunaan anggaran desa, serta pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan desa.

Alasan pertama menyangkut hak anggota koperasi yang dinilai tidak memperoleh ruang memadai dalam menentukan arah organisasi. Kewenangan anggota dianggap sebagai bagian penting dari pengambilan keputusan yang seharusnya dijalankan secara demokratis.

Pada alasan kedua, pemohon mempersoalkan kewajiban pembiayaan KDKMP yang dinilai dapat menghilangkan keterlibatan warga dalam keputusan pembangunan. Kondisi tersebut dianggap tidak sejalan dengan demokrasi koperasi dan hak masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Alasan ketiga berkaitan dengan kemungkinan penggunaan anggaran serta aset desa untuk menjalankan program tersebut. Menurut pemohon, keberadaan KDKMP tidak seharusnya otomatis menjadi dasar pembebanan keuangan desa maupun mengesampingkan hasil musyawarah ketika menentukan pembiayaan lintas tahun.

Dalam permohonannya, pemohon juga menjelaskan posisi Dana Desa sebagai sumber pembiayaan berbagai kebutuhan masyarakat.

Agil Oktaryal menyampaikan, "Bahwa dana desa merupakan instrumen penting untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diperlukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur,".

Persoalan berikutnya menyangkut tanggung jawab pemerintah pusat ketika memberikan tugas kepada pemerintah desa. Pemohon menilai UU Desa belum memberikan jaminan yang tegas mengenai kewajiban pihak pemberi tugas untuk menyediakan anggaran pelaksanaan.

Karena itu, apabila kepala desa mendapatkan penugasan untuk menjalankan atau mendukung KDKMP, pemerintah pusat dinilai harus memastikan ketersediaan dana yang mencukupi. Pembiayaan tersebut juga perlu ditetapkan secara jelas sebagai bagian tersendiri dari program yang ditugaskan.

Agil menjelaskan, "Pembiayaan dimaksud harus dirumuskan secara jelas sebagai komponen pendanaan tersendiri yang melekat pada program dan penugasan tersebut, sehingga tidak serta-merta dimaknai bersumber dari dana desa yang telah tersedia untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,".

Alasan kelima kembali menyoroti prinsip demokrasi dan kemandirian koperasi. Pemohon memandang pembentukan serta pelaksanaan KDKMP lebih banyak ditentukan pemerintah pusat dibandingkan berdasarkan kebutuhan dan keputusan para anggota koperasi.

Selanjutnya, alasan keenam berkaitan dengan perlindungan hak dasar masyarakat. Pemohon menilai pengalokasian Dana Desa untuk KDKMP tidak boleh mengurangi pemenuhan kebutuhan mendasar warga tanpa didahului penilaian yang memadai terhadap kebutuhan dan manfaat program.

Alasan ketujuh menyangkut dasar hukum pelaksanaan KDKMP yang dipersoalkan pemohon karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan desa dan koperasi.

Pada alasan kedelapan, pemohon menyoroti pengaruh pihak eksternal terhadap keputusan koperasi. Pengendalian oleh pihak luar tanpa kejelasan tanggung jawab, ditambah pengabaian kemandirian organisasi, dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan kesembilan berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Pemohon menilai diperlukan pembentukan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai tindak lanjut putusan tersebut.

Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi

Melalui petitumnya, para pemohon meminta MK menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang. Mereka juga meminta agar ketentuan yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai permohonan.

Salah satu permintaan utama adalah penegasan mengenai kewajiban pemerintah pusat dalam membiayai tugas yang diberikan kepada pemerintah desa. Menurut pemohon, anggaran pelaksanaan harus berasal dari pihak yang memberikan penugasan dengan jumlah yang memadai.

Para pemohon juga meminta agar tanggung jawab pembiayaan tersebut tidak dialihkan melalui pemotongan Dana Desa ataupun penggunaan aset desa sebagai jaminan. Dengan demikian, pelaksanaan program pemerintah pusat tidak serta-merta membebani sumber daya keuangan milik desa.

Selain persoalan pendanaan, mereka mempersoalkan penyelarasan prioritas pemerintah yang berpotensi dijadikan alasan untuk mewajibkan desa menggunakan anggarannya bagi program KDKMP.

Permohonan tersebut mencakup larangan mewajibkan penggunaan Dana Desa untuk pembentukan koperasi, penyediaan modal, pembiayaan operasional, hingga pembayaran kewajiban koperasi yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Aspek pengambilan keputusan juga menjadi bagian penting dari petitum. Para pemohon menghendaki agar hasil Musyawarah Desa dan Rapat Anggota Koperasi tetap dihormati serta tidak dapat dikesampingkan melalui intervensi atau keputusan pihak eksternal.

Terakhir, para pemohon meminta pemerintah menghentikan pola pelaksanaan program KDKMP yang dinilai memaksakan pembentukan koperasi sekaligus memindahkan risiko pembiayaan kepada desa. Penghentian model tersebut diminta berlaku sampai terbentuk undang-undang baru yang selaras dengan prinsip konstitusi perkoperasian.