Mahfud Desak Proses Pidana Suket Pendidikan Gibran

Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan tuntutan agar penerbitan dokumen tersebut diperiksa melalui jalur pidana. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta aparat menindaklanjuti persoalan tersebut.

Dikutip dari Nasional, Mahfud turut mendesak pemeriksaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dit Dikdasmen). Kedua lembaga tersebut dinilai perlu dimintai keterangan berkaitan dengan penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.

Desakan itu disampaikan setelah MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan atas keabsahan Suket penyetaraan pendidikan SMA yang dimiliki Gibran.

Melalui pernyataan resmi di akun Instagram pribadinya yang dikutip Minggu (1/11/2026), Mahfud membedakan persoalan hukum penerbitan dokumen dengan tindak lanjut terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

"Vonis MA yang membatalkan Suket Setara SMA untuk Gibran sudah jelas. Follow up atas jabatannya sebagai Wapres terserah kepada politik, mau pilih jalan yang mana. Tetapi pembuatan Suket dan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) harus diproses secara pidana.

KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa," tulis Mahfud.

Mahfud Bedakan Konsekuensi Hukum dan Politik

Menurut Mahfud, persoalan mengenai kelanjutan jabatan Gibran sebagai wakil presiden merupakan wilayah keputusan politik. Sementara itu, dugaan persoalan dalam penerbitan Suket harus ditangani melalui mekanisme hukum pidana.

Ia secara khusus menyoroti dugaan penyelundupan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang menurutnya perlu ditelusuri dalam proses hukum.

Dengan demikian, terdapat dua persoalan berbeda yang menjadi perhatian Mahfud. Pertama, konsekuensi politik terhadap jabatan wakil presiden, sedangkan persoalan kedua menyangkut pertanggungjawaban hukum atas proses pembuatan dan penerbitan dokumen pendidikan.

Mahfud Jelaskan Perbedaan Ex Nunc dan Ex Tunc

Selain mendorong pemeriksaan pidana, Mahfud menjelaskan konsekuensi hukum putusan MA melalui perbedaan prinsip keberlakuan putusan pengadilan. Ia menyoroti dua istilah, yakni ex-nunc yang berlaku ke depan dan ex-tunc yang memiliki konsekuensi berlaku surut.

Menurut penjelasannya, penggunaan kata dalam amar putusan menjadi salah satu petunjuk untuk memahami akibat hukum yang ditimbulkan. Istilah membatalkan atau dibatalkan menunjukkan bahwa suatu putusan memiliki keberlakuan prospektif atau ex-nunc.

"Kalau berlaku prospektif atau ex-nunc istilah yang dipakai dalam vonis adalah 'dibatalkan' atau MA 'membatalkan' artinya berlaku prospektif," jelasnya.

Berbeda dengan itu, penggunaan istilah batal dalam amar putusan menunjukkan konsekuensi hukum yang berlaku surut atau ex-tunc. Dalam penjelasan Mahfud, dokumen yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah memiliki keabsahan sejak pertama kali diterbitkan.

Konsekuensi tersebut juga berkaitan dengan penggunaan dokumen yang disengketakan. Apabila dinyatakan batal dengan prinsip ex-tunc, penggunaan Suket tersebut dipandang tidak sah sejak awal, bukan hanya setelah putusan pengadilan dijatuhkan.

"MA menyatakan batal artinya Suket itu dianggap tak pernah ada dan penggunaannya sejak awal tidak sah," tegas Mahfud.

MA Kabulkan Kasasi Perkara Suket Gibran

Perkara yang menjadi perhatian Mahfud tercatat dengan nomor 742 K/TUN/2026. Kasasi tersebut diajukan oleh Subhan Palal terkait penerbitan Suket penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka.

Dalam putusan yang dibacakan pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Majelis juga membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan melanjutkan pemeriksaan dengan mengadili sendiri perkara tersebut.

Dokumen yang dipersoalkan memiliki nomor 9149/D.D1/KS/2019. Suket tersebut diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keberadaan dokumen itu berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran ketika mengikuti pencalonan sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024. Suket penyetaraan tersebut sebelumnya digunakan sebagai salah satu dokumen untuk memenuhi persyaratan pendidikan dalam pencalonan tersebut.

Dengan dikabulkannya kasasi, keabsahan dokumen yang menjadi objek sengketa kembali menjadi perhatian. Putusan MA tersebut sekaligus menjadi dasar bagi Mahfud untuk meminta penelusuran lebih lanjut terhadap proses penerbitan Suket dan dugaan persoalan penerapan ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Terkait polemik dokumen pendidikan tersebut, konfirmasi juga telah dimintakan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti. Namun, hingga artikel ini diterbitkan, pihak kementerian belum memberikan tanggapan.