Feri Amsari Desak DPR Proses Pemakzulan Gibran

Pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Mahkamah Agung (MA) memunculkan dorongan agar DPR mengambil langkah politik menuju pemakzulan. Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta, Senin (2/11/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Feri menilai DPR dapat menggunakan sejumlah instrumen konstitusional untuk menindaklanjuti putusan MA. Pilihan tersebut meliputi hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat.

Menurut Feri, pembatalan dokumen pendidikan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden. Ia mendorong DPR menggunakan mekanisme konstitusional untuk menyampaikan penilaian terhadap kelayakan jabatan tersebut.

"Namun, bagi saya, jika sudah ada dua lembaga tertinggi peradilan yang menyatakan kurang lebih hal serupa terhadap satu objek, langsung saja menyatakan pendapat," ujar Feri Amsari, pakar hukum tata negara.

Feri mengaitkan tindak lanjut DPR dengan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Kedua pasal tersebut menjadi dasar konstitusional dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden.

"Dengan demikian, DPR wajib melakukan upaya untuk menyampaikan pendapat bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai wakil presiden, yang konsekuensinya adalah berlakunya proses pemakzulan," ujar Feri Amsari.

Di sisi lain, MA membatalkan konferensi pers yang semula dijadwalkan membahas putusan perkara pembatalan surat keterangan pendidikan Gibran. Pembatalan dilakukan karena lembaga tersebut belum menerima salinan resmi putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Andi Julia Cakrawala menjelaskan bahwa ketiadaan dokumen resmi membuat pihaknya belum dapat menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada publik.

"Sampai saat ini, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung belum menerima salinan putusan terkait perkara nomor 742 K/TUN/2026. Karena itu, kami belum dapat memberikan informasi secara utuh dalam konferensi pers hari ini. Untuk itu, konferensi pers hari ini dibatalkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut," ujar Andi Julia Cakrawala, Kepala Biro Hukum dan Humas MA.

Putusan yang menjadi perhatian tersebut dibacakan MA pada Jumat (30/10/2026). Dalam putusan itu, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Objek sengketa berupa surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen tersebut diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Surat keterangan penyetaraan ijazah SMA itu sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024. Hingga Senin (2/11/2026), MA menyatakan belum menerima salinan putusan perkara tersebut.