Gerindra Hormati Putusan MA soal Ijazah Gibran

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari Partai Gerindra. Partai tersebut menyatakan menghormati keputusan peradilan, tetapi menekankan pentingnya memahami batas perkara dan mekanisme konstitusional terkait jabatan wakil presiden.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyampaikan sikap tersebut pada Sabtu (31/10/2026). Menurutnya, putusan pengadilan harus dihormati sebagai bagian dari penegakan hukum dalam negara demokrasi.

Dalam keterangannya, Sugiat menegaskan bahwa sikap partai tetap berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso.

Sugiat menjelaskan bahwa perkara yang diputus MA berfokus pada keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian. Sementara itu, persoalan mengenai kedudukan Wakil Presiden memiliki landasan konstitusional dan mekanisme penyelesaian tersendiri.

Ia mengingatkan agar persoalan administrasi pendidikan tersebut tidak langsung disamakan dengan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Perkara ini berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian. Sementara itu, persoalan kedudukan Wakil Presiden memiliki dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri. Karena itu, keduanya tidak boleh serta-merta disamakan," ujar Sugiat Santoso.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR tersebut juga meminta kementerian terkait dan lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut putusan MA. Penjelasan itu, menurutnya, perlu mencakup dampak keputusan terhadap administrasi pencalonan ketika proses tersebut berlangsung.

"Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu," tutur Sugiat Santoso.

Selain meminta keterbukaan pemerintah, Sugiat kembali menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan dan kepastian hukum. Ia menyatakan persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan berdasarkan prosedur konstitusional.

"Prinsipnya, kita menghormati independensi lembaga peradilan, menjunjung kepastian hukum, dan memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional," papar Sugiat Santoso.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka.

Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Informasi putusan itu tercantum dalam situs resmi Mahkamah Agung pada Jumat (30/10/2026).

MA juga membatalkan putusan judex facti dan memutuskan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.