Polri Tetapkan Tiga Korporasi Asing sebagai Tersangka Karhutla

Kepolisian Republik Indonesia menetapkan tiga korporasi penanaman modal asing (PMA) sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Rabu (21/10). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan terhadap dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan penetapan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Namun, kepolisian belum mengungkap identitas ketiga korporasi yang berstatus tersangka itu.

Menurut Suyudi, penyidik tengah mendalami 98 laporan kasus yang diduga melibatkan korporasi. Penyelidikan dilakukan untuk membedakan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan penanaman modal asing dan pihak lainnya.

Saat menjelaskan perkembangan penyidikan pada Rabu (21/10), Suyudi menyebut jumlah korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami sudah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka. Tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing, sementara yang lainnya masih dalam proses," ujar Suyudi Ario Seto, Kapolri.

Dua hari sebelumnya, Suyudi mengungkapkan dugaan keterlibatan pihak asing berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan kasus korporasi. Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (19/10).

"Jadi, dari 98 laporan kasus korporasi yang sedang kami dalami, terdapat keterlibatan pihak asing," ujar Suyudi.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan negara tetangga, Suyudi membenarkan adanya indikasi tersebut tanpa menyebut negara yang dimaksud.

"Ya, ada negara tetangga," ujar Suyudi.

Ia menjelaskan bahwa penyidik Badan Reserse Kriminal Polri masih memilah perkara berdasarkan keterkaitan dengan investasi asing. Pengumpulan bukti juga terus dilakukan untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Ya, ada negara tetangga," ujar Suyudi.

Dalam proses penyidikan, kepolisian juga menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban pemilik perusahaan dan pemegang saham yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Jadi, kami sedang memilah mana yang melibatkan penanaman modal asing atau pihak asing dan mana yang tidak melibatkan pihak asing," ujar Suyudi.

Suyudi menegaskan bahwa penetapan tersangka berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan penyidik.

"Dalam waktu dekat, kami pasti akan menetapkan para tersangka, baik pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang bertanggung jawab atas korporasi terkait terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia," ujar Suyudi.

Penanganan perkara korporasi tersebut berlangsung di tengah proses hukum terhadap individu dan perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla.

Kapolri sebelumnya, Listyo Sigit Prabowo, menyatakan bahwa kepolisian telah menetapkan 138 tersangka dari 200 laporan kasus karhutla. Sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya diduga menyebabkan kebakaran karena kelalaian.

"Kami juga sedang menangani delapan korporasi yang saat ini masih dalam proses," ujar Listyo Sigit Prabowo, Kapolri sebelumnya, pada Senin (07/09).

Selain proses pidana, pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah perusahaan. Sebanyak 18 perusahaan dikenai pembekuan, sedangkan 42 perusahaan lainnya dicabut izinnya.

Koordinator Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Artha Siagian, mengingatkan agar dugaan keterlibatan perusahaan asing tidak menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam menangani karhutla.

Menurut Uli, pemerintah tetap memegang tanggung jawab utama dalam mencegah kebakaran, melakukan pemadaman, dan menegakkan hukum terhadap perusahaan yang diduga melanggar aturan.

"Secara logika, kebakaran hutan dan lahan tidak mungkin terus berulang, bahkan di wilayah konsesi perusahaan, jika penegakan hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia berjalan kuat," ujar Uli Artha Siagian, Koordinator Pengkampanye Walhi, pada Selasa (20/10).

Walhi juga menelusuri hubungan perusahaan yang terindikasi terlibat karhutla dengan kelompok usaha besar yang terdaftar di luar negeri. Uli menyebut hasil penelusuran organisasi tersebut mencakup 93 perusahaan yang memiliki afiliasi dengan kelompok usaha di negara lain.

"Sebanyak 93 perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari kelompok usaha induk yang terdaftar, antara lain di Singapura dan Malaysia," ujar Uli.

Menurut data yang disampaikan Walhi, 27 perusahaan sawit dalam daftar tersebut terdaftar dan berasal dari Malaysia. Sementara itu, sumber berita menyebut terdapat 66 perusahaan lainnya, tetapi rincian lebih lanjut mengenai kelompok perusahaan tersebut tidak tersedia dalam materi yang dipublikasikan.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang juga menyoroti kemungkinan keterlibatan perusahaan dari negara tetangga yang menjalankan usaha perkebunan di Indonesia. Ia menekankan bahwa perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri juga perlu memperhatikan upaya pencegahan kebakaran.

"Perlu juga disadarkan bahwa Malaysia dan Singapura memiliki perkebunan di Indonesia. Jangan hanya memprotes, tetapi ikutlah dalam pencegahan karena perusahaan maupun perorangan dari negara tersebut juga membuka perkebunan sawit di sini," ujar Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR, pada Jumat (21/08).

Pada kesempatan lain, Marwan kembali menyampaikan pandangan mengenai keberadaan perusahaan dari negara tetangga yang beroperasi di Indonesia. Pernyataannya menyoroti perlunya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kegiatan usaha perkebunan dalam pencegahan karhutla.

"Perlu juga disadarkan bahwa Malaysia dan Singapura memiliki perkebunan di Indonesia. Jangan hanya memprotes, tetapi ikutlah dalam pencegahan karena perusahaan maupun perorangan dari negara tersebut juga membuka perkebunan sawit di sini," ujar Marwan.

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi turut mengomentari langkah Singapura yang mengumumkan tujuh perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla dan mengirimkan surat teguran kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

"Empat dari tujuh perusahaan yang Anda sebutkan merupakan pemasok bagi kelompok konglomerat dengan kepemilikan korporasi besar yang tercatat langsung di Singapura," ujar Muhammad Lutfi, mantan Menteri Perdagangan.

Lutfi mempertanyakan pendekatan yang ditempuh Singapura terhadap perusahaan yang diduga terlibat. Ia berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dilakukan melalui proses peradilan apabila negara tersebut memiliki yurisdiksi atas kelompok usaha yang dimaksud.

"Jika Anda benar-benar yakin memiliki yurisdiksi atas kelompok-kelompok ini, tuntut saja mereka. Tidak perlu mengancam dan mengumumkannya dalam konferensi pers. Adili kantor pusat mereka di Singapura dan tunjukkan kepada kami seperti apa sebenarnya Singapura itu," ujar Lutfi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, sebelumnya menyampaikan pandangan mengenai hubungan hutan Indonesia dengan kondisi lingkungan negara tetangga. Ia menggambarkan hutan Indonesia sebagai sumber oksigen bagi kawasan tersebut.

"Kami bukan hanya mengirim asap. Jika tidak ada asap, kami mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia berasal dari hutan-hutan kami," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, pada Sabtu (10/10).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah berupaya menangani karhutla. Ia juga menanggapi protes negara tetangga terkait dampak kebakaran dan kabut asap.

"Ya, kami juga mendengar protes dari negara lain. Mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan, kami sudah berusaha maksimal," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, pada Senin (19/10).

Tito menyatakan langkah hukum yang diambil negara tetangga terhadap perusahaan yang diduga terlibat karhutla tidak menjadi persoalan selama sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara dan hukum internasional.

Di sisi lain, penyidikan Polri terhadap korporasi yang diduga terkait kebakaran masih berlangsung. Kepolisian belum mengumumkan identitas tiga perusahaan penanaman modal asing yang telah ditetapkan sebagai tersangka.