Airlangga Bahas Pajak Digital dan Bantuan Daya Beli

Rencana perluasan pemungutan pajak digital menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan membahas kebijakan tersebut bersama Kementerian Keuangan pada Senin (2/11/2026), di Istana Kepresidenan.

Dilansir dari Nasional, Airlangga menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah program bantuan untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat. Salah satunya berupa insentif pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah atau PPh DTP.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Airlangga menyampaikan bahwa pembahasan teknis mengenai pajak digital masih akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan.

"Nanti kita akan dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan dampak pajak digital terhadap daya beli kelas menengah, Airlangga tidak memberikan jawaban secara langsung. Ia justru menjelaskan adanya dukungan fiskal yang telah disiapkan pemerintah.

"Ya, kita ada program bantuan khusus, termasuk bantuan terkait dengan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah sampai Rp 10 juta ke semua sektor," jelas Airlangga Hartarto.

Meski menyebut bantuan tersebut, Airlangga belum memerinci program yang secara khusus menyasar kelompok kelas menengah. Ia juga menyatakan pemerintah masih memiliki sejumlah kebijakan lain yang akan diumumkan kemudian.

"Mungkin ada beberapa hal nanti kita akan sampaikan. Terima kasih," ujar Airlangga Hartarto.

Rencana perluasan pemungutan pajak digital sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut pelaksanaannya dijadwalkan mulai 9 November 2026 dengan melibatkan berbagai lembaga keuangan dan perusahaan teknologi.

Hashim menjelaskan bahwa cakupan pemungutan akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial atau fintech, serta perusahaan perdagangan elektronik atau e-commerce.

"Yang namanya pajak digital, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GOTO, dan sebagainya harus ikut memungut dan harus menyetor pajak yang selama ini tidak dipungut," kata Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang dimaksud Hashim. DJP menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan pengenalan pajak baru, melainkan perluasan pihak pemungut dalam sistem yang sudah berjalan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem tersebut telah berlaku sejak 25 September 2026.

"Terkait pernyataan tersebut kami sampaikan bahwa yang dimaksud adalah SPP-TDLN yang merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi," ujar Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP.

DJP menyatakan perluasan kebijakan dilakukan melalui penambahan pihak yang bertugas memungut pajak dalam skema SPP-TDLN. Dengan demikian, fokus kebijakan tersebut berada pada perluasan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri.