Hashim Terapkan Pajak Digital Mulai 9 November 2026

Pemerintah Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan pajak digital pada 9 November 2026 dengan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial, dan platform digital. Hashim menyampaikan rencana tersebut dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 pada Kamis (29/10/2026) untuk meningkatkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi yang selama ini belum terjangkau pemungutan pajak, dilansir dari Nasional.

Hashim menilai Indonesia memiliki kapasitas ekonomi yang besar, tetapi potensi tersebut belum tercermin sepenuhnya dalam penerimaan negara. Menurutnya, masih banyak aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum tersentuh pemungutan pajak.

Ia juga menyoroti rasio penerimaan negara Indonesia yang disebut hanya mencapai 12% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut berada di bawah Kamboja yang mencapai 18% dan Vietnam sebesar 23%, berdasarkan perbandingan yang disampaikan Hashim.

Dalam pemaparannya di Rapimnas Kadin 2026, Hashim menanggapi kritik terhadap kondisi fiskal Indonesia dengan menekankan perlunya pembenahan aparat dan peningkatan efisiensi.

"Masalah fiskal kita yang selalu disorot oleh Financial Times, oleh The Economist, oleh pengamat-pengamat, Indonesia lemah. Indonesia tidak lemah. Yang lemah aparatnya, yang harus kita efisiensikan, kita harus dorong," ujar Hashim.

Hashim menyatakan optimalisasi pemungutan pajak melalui sistem digital menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas penerimaan. Kebijakan tersebut akan melibatkan berbagai penyedia layanan keuangan dan platform perdagangan digital yang beroperasi di Indonesia.

Ia menyebut pelaksanaan kebijakan dijadwalkan dimulai pada 9 November 2026. Sejumlah perusahaan dan penyedia layanan yang disebut mencakup Shopee, Lazada, dan GoTo, selain bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial.

"Pajak digital ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," jelas Hashim.

Menurut Hashim, rendahnya rasio penerimaan negara dibandingkan dengan PDB menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pemungutan pajak yang lebih optimal. Ia memperkirakan peningkatan rasio tersebut dapat memberikan tambahan penerimaan dalam jumlah besar.

Hashim memperkirakan, apabila rasio penerimaan negara Indonesia dapat mencapai tingkat Kamboja sebesar 18% dari PDB, pemerintah berpotensi memperoleh tambahan penerimaan sekitar Rp 1.500 triliun per tahun.