DJP Perluas Pemungutan PPN Transaksi Digital Luar Negeri

Perluasan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri akan melibatkan lebih banyak bank, perusahaan teknologi finansial, dan platform perdagangan elektronik. Kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki mekanisme pemungutan pajak melalui sistem digital yang telah disiapkan pemerintah, dilansir dari Nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa perluasan tersebut bukan pemberlakuan jenis pajak baru. Pemerintah hanya memperbanyak lembaga yang bertugas memungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak.

Rencana tersebut menjadi perhatian setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa penerapan pajak digital akan dimulai pada 9 November 2026.

Dalam skema yang direncanakan, sejumlah lembaga keuangan dan perusahaan teknologi akan dilibatkan sebagai pemungut pajak. Bank pemerintah, bank swasta, fintech, serta platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GOTO termasuk pihak yang disebut akan berpartisipasi.

Mekanisme perluasan pemungutan PPN digital

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa pemerintah sedang memperluas jumlah lembaga yang berperan sebagai pemungut PPN atau issuer dalam Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Menurut DJP, keterlibatan lembaga tersebut tidak menjadikan seluruh aktivitas keuangan maupun transaksi yang melewati layanan mereka sebagai objek PPN. Pengenaan pajak tetap dibatasi pada pemanfaatan transaksi digital luar negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perpajakan.

Inge menegaskan bahwa perluasan sistem tidak mengubah tarif pajak yang berlaku. Pemerintah juga tidak bermaksud menarik PPN atas seluruh transaksi yang melibatkan pihak luar negeri.

"Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," ujar Inge kepada KONTAN, Senin (2/11/2026).

Penjelasan tersebut sekaligus memperjelas perbedaan antara transaksi digital yang menjadi objek pajak dan aktivitas keuangan biasa. Dengan demikian, keberadaan bank atau penyedia layanan teknologi finansial sebagai pemungut tidak otomatis membuat setiap transaksi nasabah terkena PPN.

Transfer uang pribadi tidak otomatis terkena PPN

Salah satu kekhawatiran masyarakat berkaitan dengan kemungkinan pengenaan pajak terhadap pengiriman uang ke luar negeri. DJP memberikan penjelasan bahwa transfer dana personal dan remitansi tidak serta-merta masuk dalam objek pemungutan melalui SPP-TDLN.

Artinya, pengiriman uang dari satu rekening ke rekening lain maupun transfer dana kepada anggota keluarga yang berada di luar negeri tidak otomatis dikenai PPN hanya karena menggunakan fasilitas perbankan atau perusahaan jasa keuangan.

Penentuan objek pajak tetap mengacu pada karakteristik transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat perlu membedakan pembayaran atas pemanfaatan layanan digital luar negeri dengan aktivitas pengiriman uang pribadi.

Selain memperjelas cakupan transaksi, DJP juga menyiapkan mekanisme untuk menghindari pemungutan pajak berganda. Perlindungan ini menjadi bagian penting dalam penerapan sistem yang melibatkan lebih banyak lembaga pemungut.

Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dibayarkan melalui pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali menggunakan SPP-TDLN.

Penerapan sistem dan kesiapan lembaga pemungut

SPP-TDLN sebenarnya sudah mulai beroperasi sejak 25 September 2026. Pada pelaksanaan tahap pertama, DJP telah menetapkan enam lembaga untuk menjalankan fungsi pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri.

Selanjutnya, sejumlah calon pemungut lainnya masih menjalani periode stabilisasi sebelum terlibat sepenuhnya dalam sistem. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur teknologi dan mekanisme operasional setiap lembaga.

Aspek yang sedang dipersiapkan mencakup sistem teknologi, proses bisnis, pertukaran informasi, hingga integrasi antarlembaga. Kesiapan tersebut diperlukan agar proses pemungutan dan penyetoran pajak dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Bagi konsumen, penerapan SPP-TDLN diharapkan membuat administrasi perpajakan lebih sederhana. Masyarakat tidak perlu mengurus sendiri penyetoran maupun pelaporan PPN untuk pemanfaatan layanan digital dari luar negeri yang memang termasuk objek pajak.

Pemerintah bahas dampak terhadap daya beli masyarakat

Di luar persoalan teknis pemungutan, rencana perluasan pajak digital turut memunculkan perhatian mengenai kemampuan belanja masyarakat. Kelompok kelas menengah menjadi salah satu pihak yang disorot dalam pembahasan mengenai kemungkinan dampak kebijakan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan membicarakan lebih lanjut rencana tersebut bersama Kementerian Keuangan. Namun, belum ada penjelasan terperinci mengenai dampak langsung perluasan pemungutan PPN digital terhadap daya beli masyarakat.

Airlangga menyebut pemerintah telah memiliki sejumlah program bantuan yang dapat mendukung masyarakat, termasuk fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah atau DTP.

"Ya, kita ada program bantuan khusus, termasuk bantuan terkait dengan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah sampai Rp 10 juta ke semua sektor," kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (2/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki program insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari dukungan ekonomi. Meski demikian, Airlangga belum merinci bentuk bantuan tambahan yang secara khusus diarahkan untuk mempertahankan daya beli kelompok kelas menengah.

Dengan demikian, perluasan SPP-TDLN memiliki dua aspek utama, yakni penataan pemungutan PPN atas layanan digital luar negeri dan kesiapan lembaga yang terlibat. Sementara itu, pembahasan mengenai dukungan terhadap daya beli masyarakat masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.