DJP Terapkan SPP TDLN untuk Atur Pemungutan PPN Digital

Pemerintah menyiapkan pengelolaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kebijakan ini bertujuan menciptakan administrasi perpajakan yang lebih teratur dengan dukungan teknologi, dilansir dari Nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan penerapan sistem tersebut tidak menciptakan jenis pajak baru. Tarif PPN yang berlaku juga tidak mengalami perubahan karena SPP-TDLN berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan pemungutan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk mengenakan PPN terhadap seluruh transaksi yang melibatkan pihak luar negeri.

"Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," ujar Inge kepada KONTAN, Senin (2/11/2026).

Transaksi yang Menjadi Objek Pemungutan PPN

Penerapan SPP-TDLN memiliki batasan berdasarkan ketentuan perpajakan. Artinya, keberadaan transaksi dengan pihak luar negeri tidak serta-merta membuat suatu aktivitas langsung dikenakan PPN.

Pemungutan melalui mekanisme ini secara khusus ditujukan kepada transaksi digital luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai objek PPN. Dengan demikian, penentuan kewajiban pajak tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Inge menerangkan bahwa sistem tersebut disusun untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi. Selain itu, mekanismenya diharapkan mencegah pengenaan pajak berulang serta menciptakan perlakuan yang seimbang bagi perusahaan domestik maupun luar negeri.

Aktivitas transfer uang pribadi dan remitansi masyarakat juga tidak otomatis masuk dalam cakupan pemungutan PPN melalui sistem tersebut.

"Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," jelasnya.

Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa sasaran kebijakan berada pada transaksi digital yang memenuhi kriteria perpajakan, bukan seluruh aktivitas pemindahan dana yang dilakukan masyarakat.

Mekanisme untuk Menghindari Pungutan Pajak Berganda

Salah satu prinsip dalam pengoperasian SPP-TDLN adalah memastikan transaksi yang telah memenuhi kewajiban PPN tidak kembali dikenakan pungutan melalui mekanisme berbeda.

Apabila suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut PPN oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang memperoleh penunjukan resmi, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

Pengaturan ini menjadi bagian dari upaya DJP menjaga konsistensi administrasi perpajakan. Dengan mekanisme tersebut, pemungutan melalui sistem baru tetap memperhatikan kewajiban pajak yang sebelumnya telah dipenuhi.

Dari perspektif konsumen, penerapan sistem ini juga diarahkan untuk menyederhanakan proses administrasi. Masyarakat tidak perlu mengurus sendiri penyetoran maupun pelaporan PPN atas penggunaan layanan digital luar negeri yang memang wajib dipungut pajaknya.

Enam Lembaga Ditunjuk sebagai Pemungut PPN

Sebelum diberlakukan secara penuh, DJP telah menjalankan serangkaian persiapan teknis. SPP-TDLN terlebih dahulu melewati pengujian dalam lingkungan sandboxing dan dilanjutkan dengan periode stabilisasi.

Pengujian tersebut mencakup kesiapan teknologi, alur operasional, pertukaran informasi, serta keterhubungan sistem dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan.

Pada tahap pertama, tepatnya 25 September 2026, DJP menetapkan enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer.

Sementara itu, sejumlah calon issuer lainnya masih berada dalam tahapan stabilisasi. Penunjukan tambahan akan diumumkan DJP melalui saluran komunikasi resminya setelah seluruh persyaratan persiapan dinyatakan selesai.

Dengan tahapan tersebut, penerapan sistem dilakukan secara bertahap agar kesiapan operasional dan integrasi antarpihak dapat dipastikan sebelum cakupan pelaksanaannya diperluas.

Perluasan Pemungutan Pajak Digital pada November 2026

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo turut mengungkapkan rencana pemerintah memperluas cakupan pemungutan pajak digital di Indonesia. Inisiatif tersebut melibatkan sejumlah sektor, mulai dari perbankan hingga perusahaan teknologi finansial dan perdagangan elektronik.

Dalam acara Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Hashim menyebut pelaksanaan kebijakan tersebut dijadwalkan mulai 9 November 2026.

Kelompok usaha yang disebut mencakup bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial (fintech), serta platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GOTO.

"Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GOTO, dan sebagainya harus-harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," kata Hashim dalam acara Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Rencana tersebut menjadi bagian dari perluasan cakupan pemungutan pajak digital yang disampaikan Hashim. Sementara itu, DJP menegaskan bahwa penerapan SPP-TDLN tetap mengikuti kriteria objek PPN, memperhatikan kewajiban yang telah dipenuhi, serta tidak menjadikan transfer dana pribadi sebagai objek pajak secara otomatis.