Pemerintah Perketat Pajak Digital dan Pengawasan Restitusi

Pemerintah memperketat pengawasan perpajakan atas transaksi digital, termasuk perdagangan melalui lokapasar, pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Langkah ini dilakukan melalui pembaruan regulasi dan integrasi sistem Coretax untuk meningkatkan pengawasan transaksi serta mempercepat administrasi perpajakan, dilansir dari Nasional pada Selasa (20/10/2026).

Dalam pemaparannya pada webinar RSM Indonesia, Partner Tax RSM Indonesia Sundfitris L M Sitompul menjelaskan bahwa perubahan pola transaksi bisnis lintas negara mendorong otoritas pajak menyesuaikan mekanisme pemungutan pajak. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% atas penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui lokapasar yang ditunjuk pemerintah. Sejumlah transaksi tetap dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sundfitris menjelaskan bahwa ketentuan tersebut menyasar penghasilan pedagang domestik yang melakukan transaksi melalui platform perdagangan elektronik.

"PPh Pasal 22 ini dipungut atas penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh pedagang dalam negeri, jadi pedagang-pedagang dalam negeri," ujar Sundfitris L M Sitompul, Partner Tax RSM Indonesia.

Dalam mekanisme tersebut, penyelenggara lokapasar bertanggung jawab memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak sekaligus menerbitkan bukti pungut. Proses ini terintegrasi dengan Coretax sehingga wajib pajak dapat mengakses data pemungutan pajak secara terpadu.

Di sisi transaksi lintas negara, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 49 Tahun 2026 yang menambahkan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN). Senior Manager Tax RSM Indonesia Rainer Ivan menjelaskan bahwa skema ini melengkapi pemungutan PPN melalui pelaku usaha PMSE yang ditunjuk pemerintah dan mekanisme penilaian pajak mandiri yang telah berjalan.

Ketentuan tersebut menyasar pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri, terutama transaksi yang belum tercakup dalam pemungutan PPN melalui penyelenggara PMSE. Dalam pelaksanaannya, penerbit atau penyedia fasilitas pembayaran menyampaikan data transaksi kepada penyelenggara SPP TDLN untuk dikonfirmasi sebelum PPN dipungut dan disetorkan.

Dokumen pemungutan PPN yang memenuhi persyaratan PMK Nomor 49 Tahun 2026 memiliki kedudukan setara dengan faktur pajak. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak masukan sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan.

Selain memperluas pemungutan pajak digital, pemerintah memperkuat pengawasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026. Senior Manager Tax RSM Indonesia Finteria menjelaskan bahwa penilaian restitusi kini lebih menitikberatkan rekam jejak kepatuhan dan profil risiko wajib pajak.

"Ke depan, arah pengawasan restitusi memang bergeser ke pendekatan berbasis rekam jejak dan profil risiko wajib pajak, tidak lagi sekadar melihat kepatuhan formal," ujar Finteria, Senior Manager Tax RSM Indonesia.

Melalui Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan penelitian administrasi dengan dukungan data yang lebih luas. Pendekatan tersebut membuka peluang pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tanpa harus menjalani pemeriksaan penuh terlebih dahulu.

Menurut Finteria, jangka waktu pengembalian pendahuluan berkisar antara 15 hari kerja hingga tiga bulan, bergantung pada kategori wajib pajak dan jenis pajak. Pengembalian yang lebih cepat dapat membantu perusahaan menjaga arus kas dan menyediakan dana untuk kebutuhan modal kerja.

Meski demikian, fasilitas pengembalian pendahuluan tidak menghapus kemungkinan pemeriksaan pajak setelah restitusi diberikan. Finteria mengingatkan pelaku usaha agar tetap menjaga kelengkapan dokumen dan kepatuhan perpajakan.

"Dokumentasi dan kepatuhannya tetap harus dijaga setelah restitusi, karena potensi pemeriksaan masih tetap terbuka," tegas Finteria, Senior Manager Tax RSM Indonesia.

Integrasi Coretax memungkinkan DJP mencocokkan faktur pajak, bukti potong, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), laporan keuangan, dan data transaksi. Data tersebut mendukung analisis risiko serta pendeteksian anomali dalam pengawasan perpajakan.