Pemerintah Kembali Revisi Aturan DHE SDA Setelah Lima Bulan

Pemerintah kembali menyiapkan perubahan ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mengatur kewajiban penempatan devisa eksportir di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan rencana tersebut di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (3/11/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional. Rencana revisi ini muncul ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 baru berjalan sekitar lima bulan sejak diberlakukan pada 1 Juni 2026.

Namun, pemerintah belum mengungkapkan secara terperinci ketentuan yang akan diubah. Budi Santoso menyatakan pemerintah akan menyosialisasikan perubahan regulasi tersebut. Pembahasan juga akan mempertimbangkan masukan dari kalangan pengusaha dan eksportir.

"Ya DHE, nanti ada perubahan-perubahan. Nanti kita akan melakukan sosialisasi ya bareng-bareng," ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Budi juga menjelaskan bahwa rencana perubahan kebijakan tersebut tidak berhubungan dengan implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Menurut dia, usulan pelaku usaha akan menjadi salah satu bahan pembahasan sebelum ketentuan baru dipastikan. "Sebenarnya (perubahannya) gak ada kaitannya dengan DSI. Tapi nanti ya perubahan-perubahan selanjutnya, tapi usulan pengusaha yang nanti akan dibahas dan dipastikan kembali," ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Sejak PP Nomor 36 Tahun 2023 diterbitkan, pemerintah telah tiga kali mengubah ketentuan DHE SDA. Perubahan tersebut masing-masing dituangkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2025, PP Nomor 2 Tahun 2026, dan PP Nomor 21 Tahun 2026. Revisi pertama melalui PP Nomor 8 Tahun 2025 mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Regulasi tersebut meningkatkan kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri dari minimal 30% menjadi 100% selama 12 bulan.

Ketentuan tersebut tidak mencakup sektor minyak dan gas bumi (migas). Eksportir migas tetap diwajibkan menempatkan minimal 30% devisa hasil ekspor selama tiga bulan. Perubahan kedua ditetapkan melalui PP Nomor 2 Tahun 2026 pada 14 Januari 2026 dan mulai berlaku 26 Februari 2026.

Regulasi ini membatasi penempatan DHE SDA dalam Rekening Khusus (Reksus) pada bank badan usaha milik negara (BUMN) yang menjalankan kegiatan usaha dalam valuta asing. Aturan tersebut juga memperluas instrumen penempatan devisa. Eksportir dapat menggunakan rekening khusus, instrumen perbankan, instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), serta surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) dalam valuta asing.

Selain itu, PP Nomor 2 Tahun 2026 menetapkan batas maksimal penukaran DHE SDA ke rupiah sebesar 50% dari nilai ekspor yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE).

Regulasi yang sama memberikan pengecualian ketentuan khusus bagi sektor pertambangan yang terikat perjanjian perdagangan bilateral resiprokal. Dalam skema tersebut, kewajiban penempatan DHE SDA ditetapkan minimal 30% selama sedikitnya tiga bulan. Perubahan ketiga tercantum dalam PP Nomor 21 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 Mei 2026 dan berlaku mulai 1 Juni 2026.

Aturan ini menambahkan ketentuan khusus melalui Pasal 18A. Pasal tersebut mengatur pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan maupun kesepahaman atau kesepakatan lain terkait perdagangan. Regulasi itu juga memuat ketentuan peralihan untuk PPE yang diterbitkan sebelum maupun sejak 1 Juni 2026.