DJP Catat Pajak Ekonomi Digital Rp 12,72 Triliun

Penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital mencapai Rp 12,72 triliun selama Januari-September 2026. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi Rp 9,54 triliun, dilansir dari Nasional.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan tersebut berasal dari empat kelompok aktivitas ekonomi digital. Selain PMSE, kontribusi lainnya datang dari pengadaan pemerintah, teknologi finansial, dan transaksi aset kripto.

Rincian penerimaan pajak ekonomi digital

PMSE mendominasi penerimaan dengan nilai Rp 9,54 triliun. Sementara itu, sektor pengadaan pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) menyumbangkan Rp 1,89 triliun.

Kontribusi dari transaksi teknologi finansial atau fintech tercatat sebesar Rp 989,53 miliar. Adapun penerimaan yang berasal dari aktivitas perdagangan aset kripto mencapai Rp 300,28 miliar.

Rincian tersebut memperlihatkan bahwa PMSE menjadi komponen terbesar dalam keseluruhan penerimaan pajak digital. Nilainya jauh melampaui kontribusi masing-masing sektor lainnya.

DJP menunjuk 280 pemungut PPN PMSE

Selain mencatat penerimaan, DJP terus memperluas cakupan pemungutan pajak terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha melalui sistem elektronik. Sampai akhir September 2026, sebanyak 280 pelaku usaha PMSE telah ditetapkan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam perkembangan selama September 2026, terdapat tiga perusahaan yang memperoleh penunjukan baru sebagai pemungut PPN PMSE. Ketiganya adalah Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V.

Pada periode yang sama, DJP juga memperbarui informasi administrasi pemungut PPN PMSE untuk Niantic International Ltd. Perubahan data tersebut menjadi bagian dari pengelolaan administrasi pemungutan pajak di sektor perdagangan elektronik.

Pengawasan dan perluasan basis pajak digital

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa penguatan kepatuhan menjadi perhatian pemerintah dalam mengelola perpajakan ekonomi digital. Upaya tersebut ditempuh melalui penambahan cakupan pemungutan serta pengawasan secara berkesinambungan.

Dalam keterangan resmi pada Sabtu (31/10/2026), Bimo menjelaskan arah kebijakan DJP untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha digital.

"DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional," ujar Bimo.

Menurut Bimo, perluasan basis pemungutan dan peningkatan pengawasan merupakan bagian dari strategi DJP untuk memastikan kegiatan ekonomi berbasis digital memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan negara.

Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga kesetaraan perlakuan perpajakan antara perusahaan yang menjalankan bisnis secara digital dan pelaku usaha konvensional. Dengan demikian, penguatan administrasi pajak digital menjadi salah satu fokus DJP dalam mengoptimalkan penerimaan negara.