Pemerintah Angkat Seluruh PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu pada 2027

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati peningkatan status seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026), akan diterapkan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Keputusan tersebut mencakup berbagai profesi di lingkungan pemerintahan, bukan hanya tenaga pengajar. Dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya termasuk dalam kebijakan peningkatan status tersebut.

Prasetyo menjelaskan keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan. Sebelumnya, kebijakan pengangkatan menjadi pegawai penuh waktu telah dibicarakan untuk PPPK guru paruh waktu.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan maka hari ini kita memutuskan P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, ini termasuk lintas profesi," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Dalam penjelasannya, Prasetyo turut menyoroti sejumlah profesi yang selama ini menjalankan pelayanan publik. Petugas damkar, misalnya, menjadi salah satu kelompok yang masuk dalam cakupan keputusan tersebut.

"Ini termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar, sebagaimana kita ketahui damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat," ujar Prasetyo Hadi.

Selain dosen dan petugas pemadam kebakaran, pemerintah juga memasukkan personel Satpol PP, tenaga medis, serta pekerja teknis dan pelaksana lainnya. Peningkatan tersebut menyangkut perubahan status kepegawaian dari paruh waktu menjadi penuh waktu.

"Kemudian satpol PP, kemudian nakes atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelaksana lain. Itu secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi P3K penuh waktu," ujar Prasetyo Hadi.

Kesepakatan pemerintah dan DPR juga mencakup peluang bagi PPPK yang telah berstatus penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah menjadwalkan pembukaan kembali seleksi CPNS pada 2027.

Prasetyo menyampaikan kesempatan tersebut diberikan kepada pegawai yang telah mengalami peningkatan status. Dengan demikian, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu tidak menutup peluang mereka untuk mengikuti proses seleksi menjadi PNS.

"Yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang sudah diangkat menjadi P3K penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama, tempo hari yang lalu juga sudah kami umumkan, untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027," ujar Prasetyo Hadi.

Dalam laporan ANTARA, Prasetyo juga menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR tengah mempertimbangkan ketentuan khusus bagi PPPK yang ingin mengikuti seleksi CPNS. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah persyaratan batas usia karena terdapat bidang pekerjaan yang dinilai membutuhkan perlakuan khusus.

"Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus," ujar Prasetyo Hadi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan parlemen dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat. DPR menyatakan akan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani persoalan yang disampaikan masyarakat melalui lembaga legislatif.

"DPR RI akan terus berkomitmen menampung aspirasi, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan, berpartner dengan pemerintah dalam hal memitigasi dan mencari solusi segala sesuatu aspirasi yang masuk ke DPR," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.

Kesepakatan tersebut diumumkan setelah pertemuan koordinasi pemerintah dengan pimpinan DPR dan sejumlah menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Agama Nasaruddin Umar, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Penerapan perubahan status seluruh PPPK paruh waktu dijadwalkan berlangsung bertahap mulai 1 Januari 2027.