DPR Setujui Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Perubahan status kepegawaian aparatur pemerintah lintas profesi mendapat persetujuan DPR RI setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kesepakatan pemerintah dan parlemen tersebut mencakup guru, dosen, tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, hingga Satpol PP dan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan dan finalisasi bersama pimpinan DPR RI pada Jumat (6/11/2026). Kebijakan ini memperluas cakupan pengangkatan yang sebelumnya hanya menyasar tenaga pendidik.

Seperti dilansir dari Nasional, pemerintah memastikan perubahan status tersebut tidak hanya berlaku bagi satu kelompok profesi. Sejumlah tenaga pelayanan publik lainnya juga akan memperoleh kesempatan yang sama untuk beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan pengangkatan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan bersama parlemen.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Perubahan status ini membawa konsekuensi terhadap jam kerja dan hak kepegawaian para penerima kebijakan. Sebelumnya, PPPK paruh waktu bekerja dengan durasi lebih singkat dan menerima upah yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah.

Setelah beralih menjadi pegawai penuh waktu, mereka akan menjalankan jam kerja normal. Hak, kewajiban, serta besaran gaji juga mengikuti ketentuan aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan golongan masing-masing.

Selain perubahan status, pemerintah membuka kesempatan bagi PPPK penuh waktu lintas profesi untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Kesempatan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan yang disampaikan Prasetyo.

"Jadi karena statusnya PPPK (paruh waktu) lintas profesi naik menjadi penuh waktu, maka (PPPK penuh waktu) diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," ujar Prasetyo Hadi.

Di sektor pendidikan, pemerintah dan DPR RI juga menyepakati perpanjangan kontrak kerja guru non-ASN. Kesepakatan ini diberikan kepada tenaga pendidik yang masa kontraknya semula dijadwalkan berakhir pada Desember 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, kebijakan perpanjangan kontrak tersebut melindungi 172.323 guru yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, terdapat 2.482 tenaga pengajar di bawah naungan Kementerian Agama yang turut memperoleh perlindungan kontrak.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa kebijakan perlindungan kontrak tidak hanya menyasar guru non-ASN. Pemerintah menyepakati pemberlakuan perlakuan serupa bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.

"Jadi kami tadi mengambil keputusan untuk tenaga kesehatan maupun medis juga akan diberlakukan hal yang sama dengan saudara-saudara kita yang guru non-ASN," pungkas Prasetyo Hadi.