Pemerintah Alihkan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu pada 2027

Pemerintah menetapkan pengalihan pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Jumat (6/11/2026) tersebut mencakup berbagai profesi di lingkungan pemerintahan.

Keputusan itu disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI, Menteri PAN-RB, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Keuangan, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara. Informasi tersebut dilansir dari Detikcom.

Prasetyo menjelaskan, keputusan pengalihan status kepegawaian merupakan hasil pembahasan lintas sektor. Pemerintah telah merumuskan sejumlah kesepakatan setelah melakukan diskusi dan perhitungan mengenai kebutuhan kepegawaian.

"Alhamdulillah, setelah melakukan diskusi yang cukup panjang lintas sektor karena memang masalah kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ada beberapa kesepakatan yang alhamdulillah hari ini sudah bisa kita rumuskan," kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube TV Parlemen.

Salah satu keputusan utama dalam pembahasan tersebut adalah peningkatan status pegawai PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan ini sebelumnya telah disampaikan pemerintah, tetapi cakupannya kini diperluas ke berbagai bidang pekerjaan.

"Yang pertama, sebagaimana waktu lalu kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," ujar Prasetyo Hadi.

Pada tahap pembahasan sebelumnya, pengangkatan PPPK penuh waktu masih difokuskan pada tenaga kependidikan dan guru. Pemerintah kemudian melakukan perhitungan lebih lanjut untuk memperluas sasaran kebijakan tersebut.

"Memang pada saat itu masih sebatas untuk tenaga PPPK paruh waktu di tenaga kependidikan atau guru," ujar Prasetyo Hadi.

Perluasan kebijakan kini mencakup tenaga pengajar di perguruan tinggi serta sejumlah profesi pelayanan publik. Pemerintah juga memasukkan petugas pemadam kebakaran dalam kelompok pegawai yang akan mengalami peningkatan status.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi, yaitu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar, sebagaimana kita ketahui damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, ya," terang Prasetyo Hadi.

Selain dosen dan petugas pemadam kebakaran, kelompok yang menjadi sasaran mencakup anggota Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, tenaga teknis, serta tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.

"Nah, itu secara apa namanya? Status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu," tutur Prasetyo Hadi.

Seluruh keputusan pemerintah yang berkaitan dengan CPNS dan ASN akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pelaksanaan pengalihan status PPPK menjadi bagian dari kebijakan tersebut.

Sebelumnya, pada September 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan rencana pengalihan status bagi 242 ribu guru PPPK paruh waktu. Proses tersebut dijadwalkan dimulai pada 1 Januari 2027.

Program itu juga mencakup sekitar 6 ribu guru PPPK paruh waktu yang menjalankan tugas sebagai guru, tetapi memiliki surat keputusan (SK) sebagai pelaksana. Selain itu, guru PPPK penuh waktu yang memenuhi persyaratan administrasi berkesempatan mengikuti seleksi menjadi guru PNS mulai 2027.

Untuk mendukung peningkatan status tersebut, Kemendikdasmen telah mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat. Pengajuan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian gaji dan tunjangan guru yang beralih menjadi PPPK penuh waktu.

"Untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu itu, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp23,0 triliun," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (21/9/2026).