BKN Pindahkan 101 ASN Lebih Dekat dengan Keluarga

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperluas kebijakan penempatan aparatur sipil negara (ASN) agar lebih dekat dengan keluarga dan domisili. Hingga 1 November 2026, sebanyak 101 pegawai telah memperoleh penempatan baru di BKN Pusat, kantor regional, maupun UPT BKN melalui program yang dilaksanakan secara bertahap.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa jumlah tersebut mencakup empat tahap pemindahan. Sebanyak 27 pegawai dipindahkan pada tahap pertama, 11 pegawai pada tahap kedua, 48 pegawai pada tahap ketiga, dan 15 pegawai mulai menjalani penempatan baru pada November 2026.

Program Mendekatkan ASN ke Keluarga dan Domisili merupakan bagian dari 15 Kebijakan BKN Pro-Karier ASN. Zudan menjelaskan bahwa pengembangan karier tidak hanya berkaitan dengan promosi jabatan dan peningkatan kompetensi, tetapi juga kondisi personal serta lingkungan kerja pegawai.

"Kebijakan ini menjadi salah satu wajah dari transformasi manajemen ASN yang tengah dibangun BKN sehingga karier ASN tetap tumbuh, kinerja tetap dijaga, tetapi ASN juga memiliki ruang untuk menjalani kehidupan keluarga secara lebih seimbang," ujar Zudan.

Menurut Zudan, penempatan yang jauh dari keluarga dapat menambah pengeluaran pegawai karena harus membiayai transportasi, akomodasi, dan kebutuhan hidup di dua lokasi berbeda. Pengurangan beban tersebut menjadi salah satu manfaat yang diharapkan dari kebijakan pemindahan.

"Selain itu, pegawai juga dapat menata kondisi ekonominya dengan lebih baik karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun akomodasi akibat tinggal berjauhan dengan keluarga," ujar Zudan.

Pengalaman penerima program memperlihatkan dampak langsung kebijakan tersebut. Muhammad Basori, yang sebelumnya bertugas selama tujuh hingga delapan tahun di Kantor Regional XIV BKN Papua di Manokwari, kini ditempatkan di Kantor Regional II BKN Surabaya agar dapat mendampingi istrinya yang sakit serta mengurus kedua anaknya.

Larenta Dwi Safitri juga memperoleh penempatan di Kantor Regional II BKN Surabaya setelah sebelumnya bertugas di UPT BKN Kendari/Kantor Regional IV BKN Makassar selama 11 tahun. Ia mengajukan perpindahan agar dapat mendampingi ibunya setelah ayahnya meninggal dunia.

Sementara itu, M. Chairil Azman berpindah dari BKN Pusat ke Kantor Regional VI BKN Medan untuk lebih dekat dengan ibunya. Ayahnya sebelumnya sempat sakit hingga meninggal dunia ketika Chairil masih menghadapi kendala jarak dengan keluarga.

Beban perjalanan juga dialami Dwikurniati Agustini ketika bertugas di Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. Perjalanan menuju Palembang, tempat orang tuanya tinggal, membutuhkan biaya sekitar Rp5 juta untuk tiket pesawat dengan rute transit Banjarmasin-Jakarta-Palembang. Akibatnya, ia hanya mampu pulang sekitar satu kali dalam setahun.

Yahya Rudia Pratama, yang sebelumnya bertugas selama tiga tahun di Kantor Regional IX BKN Jayapura, juga mengalami keterbatasan serupa. Biaya perjalanan pulang-pergi dengan transit pernah mencapai Rp10 juta, sementara penghasilannya saat itu masih di bawah Rp10 juta. Kini ia memperoleh penempatan di Kantor Regional VI BKN Medan.

BKN juga mencatat penyebaran kebijakan serupa di luar instansinya. Lebih dari 63 instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional BKN telah menerapkan pendekatan penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan keluarga dan domisili.

Salah satu penerapannya berlangsung di Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui program Si Zona. Program tersebut telah membantu sekitar 60 ASN mendekatkan tempat tinggal dengan lokasi kerja. Pada 23 Oktober 2026, Zudan memberikan Humanis Leader Award kepada Bupati Bondowoso sebagai apresiasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Zudan menegaskan bahwa pemindahan pegawai tetap harus mempertimbangkan kepentingan organisasi. Ketersediaan formasi, jumlah pegawai, kesesuaian kompetensi, dan keberlangsungan pekerjaan menjadi faktor utama dalam menentukan penempatan baru.

"Kebijakan ini tentunya berorientasi pada kepentingan organisasi yang tetap dijaga, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan pegawai," tegas Zudan.

Ia juga menekankan bahwa ASN tetap harus bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi dan mempertahankan kinerja. Kebijakan mendekatkan pegawai dengan keluarga tidak memberikan kebebasan mutlak untuk menentukan lokasi penugasan.

"ASN yang lebih sejahtera dan memiliki keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pelayanan publik yang semakin optimal," ujar Zudan.