OJK Awasi Pindar Bermasalah dan Perketat Transparansi Pembayaran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap industri pinjaman daring (pindar), mulai dari penyelesaian kewajiban platform bermasalah hingga transparansi biaya yang harus dipahami peminjam sebelum menyetujui pendanaan. Dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan pada 13 Oktober 2026, OJK juga mengungkapkan rencana penguatan perlindungan pemberi dana atau lender melalui perubahan regulasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyatakan pengawasan terhadap penyelesaian masalah penyelenggara, termasuk Akseleran dan Crowde, masih berlangsung. OJK belum merinci jumlah dana yang telah dikembalikan kepada lender dari masing-masing platform.

"OJK terus memantau secara ketat penyelesaian permasalahan Penyelenggara, termasuk penyelesaian portofolio kepada Lender," ujar Agusman dalam jawaban tertulis konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan September 2026.

Agusman menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi masing-masing penyelenggara. Sementara itu, penyelesaian kewajiban PT Ringan Teknologi Indonesia melalui pengalihan piutang kepada enam lender telah mencapai sekitar Rp3,04 miliar.

Kasus Crowde juga telah memasuki proses pidana. Pada Januari 2026, OJK menetapkan PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB) dan direktur utama sekaligus pemegang sahamnya, Yohanes Sugihtononugroho, sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan selama Januari 2023 hingga September 2024.

Penyidikan OJK menemukan dugaan pencatatan palsu penyaluran dana lender kepada 62 mitra fiktif senilai sekitar Rp12 miliar. Transaksi tersebut dilaporkan dalam Pusat Data Fintech Lending OJK seolah-olah para mitra telah menerima pendanaan.

Berkas perkara dinyatakan lengkap atau P.21, kemudian tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Januari 2026. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 Januari 2026 menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan para tersangka dan menyatakan penyidikan OJK sah secara hukum. Mereka menghadapi ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp200 miliar berdasarkan ketentuan yang dikenakan.

Untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK juga menegaskan kewajiban penyelenggara pindar dalam menyampaikan struktur pembayaran secara transparan. Informasi biaya dan kewajiban pembayaran harus tersedia, mudah dibaca, serta dipahami peminjam sebelum persetujuan pendanaan diberikan.

Agusman menyebut penguatan pengawasan tersebut dituangkan dalam Surat Nomor S-299/PL.12/2026, yang mempertegas ketentuan sebelumnya dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan PADK Nomor 37/PADK.08/2025.

"Apabila ditemukan pelanggaran, penyelenggara diminta untuk melakukan perbaikan, serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Agusman dalam keterangan tertulis mengenai ketentuan transparansi pembayaran.

OJK juga menyiapkan perubahan POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang ditargetkan terbit pada 2026. Dalam rancangan aturan tersebut, penyelenggara diwajibkan membentuk dana cadangan pengembalian kepada lender atau pooling funds minimal 5% dari biaya platform bersih, yang ditempatkan dalam deposito bank dan atau surat berharga negara.

"Ketentuan pooling funds pada prinsipnya bertujuan memperkuat pelindungan Lender dan menjadi bagian dari penguatan manajemen risiko Penyelenggara," ujar Agusman.

Rancangan aturan yang sama mengharuskan pembentukan dana persiapan likuidasi minimal 20% dari ekuitas wajib minimum. Dana awal ditetapkan sedikitnya Rp500 juta dan harus meningkat secara bertahap hingga minimal Rp2,5 miliar dalam waktu paling lama tiga tahun, dengan pembentukan dimulai pada tahun buku 2027.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) turut membentuk Tim Pengelolaan Administratif dan Portofolio Pendanaan LPBBTI untuk menjaga kesinambungan administrasi serta penagihan apabila penyelenggara tidak lagi mampu menjalankan fungsi intermediasi. Tim tersebut berperan mendukung pengelolaan selama masa transisi dan tidak menggantikan Tim Likuidasi.

Dari sisi kinerja industri, OJK mencatat tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 mencapai 4,73% pada Agustus 2026, meningkat dari 4,32% pada Juli 2026. Meski masih di bawah batas maksimal 5%, terdapat 16 penyelenggara yang telah melampaui ambang tersebut.

Menurut data OJK, outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp106,94 triliun pada Agustus 2026, tumbuh 22,07% secara tahunan. Pada periode yang sama, laba komprehensif industri terkontraksi 2,99% secara tahunan menjadi Rp1,58 triliun, sementara jumlah penyelenggara pindar berizin OJK tercatat sebanyak 94 perusahaan.