OJK Susun Klasifikasi Fintech Lending dalam Empat Tier

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan perubahan aturan yang akan membagi penyelenggara pinjaman daring atau fintech lending ke dalam empat tier untuk mendorong kesehatan industri, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan perlindungan konsumen. Rencana tersebut tercantum dalam rancangan perubahan POJK Nomor 40 Tahun 2024, dilansir dari Keuangan.

Dalam rancangan itu, OJK menggunakan sejumlah indikator untuk menentukan kelompok penyelenggara, yakni tingkat kesehatan perusahaan, rasio penyaluran pendanaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rasio penolakan pengaduan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa skema tersebut dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas operasional penyelenggara. Klasifikasi juga ditujukan untuk memberikan insentif kepada perusahaan berkinerja baik.

Meski demikian, mekanisme penerapan klasifikasi empat tier tersebut masih dibahas. Agusman menyampaikan bahwa ketentuan teknisnya akan ditetapkan melalui aturan pelaksanaan.

“Penerapannya akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaan,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (8/10/26).

Dari sisi industri, penyelenggara fintech lending PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU) menyatakan dukungan terhadap langkah regulator untuk membangun industri pendanaan digital yang lebih sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Perusahaan tersebut masih mempelajari rancangan aturan sambil menunggu ketentuan final dan metode penilaian yang akan digunakan.

Direktur Utama UKU Tony Jackson menyatakan kesiapan perusahaan menghadapi kebijakan tersebut setelah ketentuan resminya ditetapkan.

“Sambil menunggu ketentuan finalnya, UKU siap menyambut penerapan klasifikasi ini,” ujar Tony Jackson kepada Kontan, Kamis (22/10/26).

Menurut informasi perusahaan, UKU telah memiliki fungsi khusus untuk menangani manajemen risiko, kepatuhan, dan pengaduan konsumen. Pelaksanaan fungsi tersebut didukung prosedur operasional standar (SOP) dan tata kelola yang ditujukan untuk memastikan penyaluran pendanaan berlangsung secara terukur.

Dampak klasifikasi baru terhadap kualitas kredit industri belum dapat diketahui sebelum kebijakan diterapkan. Sementara itu, UKU menyatakan tetap berfokus pada penguatan kesehatan perusahaan, tata kelola, dan manajemen risiko.

Dalam proses seleksi calon penerima pinjaman atau borrower, UKU melakukan pemeriksaan melalui Fintech Data Center (FDC) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Perusahaan juga menetapkan plafon pendanaan dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran calon peminjam.

Berdasarkan data UKU, rata-rata Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) perusahaan selama Januari hingga September 2026 tercatat sebesar 2,48%. Angka tersebut menggambarkan tingkat wanprestasi berdasarkan periode pengukuran 90 hari yang digunakan dalam industri pendanaan daring.