OJK Siapkan Empat Tier untuk Perkuat Pengawasan Fintech Lending

Pengelompokan penyelenggara pinjaman daring (pindar) ke dalam empat tingkatan atau tier tengah disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat pengawasan industri pendanaan digital. Kebijakan ini perlu disertai pengendalian risiko yang ketat agar kesehatan keuangan perusahaan, tata kelola, dan perlindungan konsumen tetap terjaga, dilansir dari Keuangan.

Rencana tersebut menjadi bagian dari penyusunan perubahan Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman antarindividu berbasis teknologi.

Dalam rancangan aturan itu, penentuan tier akan mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk kondisi kesehatan penyelenggara, proporsi pendanaan yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rasio penolakan pengaduan konsumen.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman mendukung rencana klasifikasi tersebut sebagai sarana untuk menyesuaikan pengawasan dengan tingkat risiko masing-masing penyelenggara.

Meski demikian, pengelompokan perusahaan tidak boleh membuat aspek kesehatan finansial, tata kelola, dan perlindungan pengguna layanan menjadi kurang diperhatikan. Penyaluran dana produktif kepada UMKM juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melonggarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

Menurut Rizal, penyelenggara perlu meningkatkan ketelitian saat menilai kelayakan peminjam. Pemeriksaan arus kas dan penghitungan akumulasi utang harus dilakukan secara disiplin untuk menjaga kualitas pembiayaan.

Rizal menjelaskan bahwa keberhasilan pengawasan seharusnya dinilai dari kemampuan peminjam memenuhi kewajibannya serta besarnya kerugian yang dialami pemberi dana.

"Ukuran keberhasilannya adalah membaiknya kemampuan bayar dan menurunnya kerugian pemberi dana," ujarnya kepada Kontan, Kamis (22/10/2026).

Risiko konsentrasi pendanaan dan persepsi keamanan

Penerapan empat tier juga berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap distribusi pembiayaan. Dana berisiko lebih banyak mengalir ke platform dengan peringkat tinggi, sedangkan peluang UMKM memperoleh akses pendanaan dapat semakin terbatas.

Risiko lainnya muncul apabila pemberi dana menganggap klasifikasi tersebut sebagai jaminan bahwa suatu platform sepenuhnya aman. Padahal, pengelompokan berdasarkan indikator tertentu tetap perlu diiringi pengawasan terhadap kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Rizal menilai OJK perlu menjaga keterbukaan metode penilaian, melibatkan verifikasi independen, serta meninjau klasifikasi secara berkala. Pemantauan risiko pembiayaan bermasalah juga harus tetap dilakukan agar penerapan tier tidak mengurangi efektivitas perlindungan konsumen.

OJK ingin meningkatkan kualitas industri pindar

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman sebelumnya menjelaskan bahwa pembagian penyelenggara fintech lending ke dalam empat tier dirancang untuk mendorong perbaikan kondisi keuangan, tata kelola, serta pengelolaan risiko di industri tersebut.

Selain memperkuat pengawasan, kebijakan ini ditujukan untuk memberikan penghargaan berupa insentif kepada penyelenggara yang menunjukkan kinerja baik sekaligus menjaga kepentingan konsumen.

"Sekaligus memberikan insentif bagi penyelenggara yang memiliki kinerja baik dan menjaga perlindungan konsumen," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Kamis (8/10/2026).

Pelaku industri menunggu ketentuan final

Rencana pengelompokan tersebut mendapat tanggapan dari pelaku industri pendanaan digital. PT Teknologi Merlin Sejahtera, perusahaan yang mengoperasikan layanan pindar UKU, menyatakan dukungan terhadap upaya OJK membangun industri yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab.

Direktur Utama UKU Tony Jackson mengatakan perusahaannya masih mempelajari rancangan kebijakan tersebut. UKU juga menunggu ketentuan akhir beserta mekanisme penilaian yang akan digunakan regulator.

"Sambil menunggu ketentuan finalnya, UKU siap menyambut penerapan klasifikasi ini," ujar Tony kepada Kontan, Kamis (22/10/2026).

Di sisi lain, PT Amartha Mikro Fintek atau Amartha menyatakan komitmennya untuk mematuhi ketentuan regulator. Komitmen tersebut mencakup tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta penyaluran pembiayaan kepada UMKM.

VP of PR Amartha Harumi Supit juga menyampaikan bahwa perusahaan akan memperkuat penanganan pengaduan konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan rancangan klasifikasi ini, pengawasan terhadap penyelenggara pindar akan diarahkan pada sejumlah indikator kinerja dan risiko. Transparansi penilaian, kualitas pembiayaan, serta penanganan pengaduan tetap menjadi aspek penting dalam penerapan kebijakan tersebut.