OJK Wajibkan Fintech Lending Siapkan Dana Likuidasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merancang kewajiban pembentukan dana persiapan likuidasi bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau fintech lending. Berdasarkan rancangan perubahan POJK Nomor 40 Tahun 2024, dana tersebut minimal 20% dari ekuitas wajib minimum untuk mendukung proses likuidasi dan melindungi hak pemberi dana, dilansir dari Keuangan.

Ketentuan yang dirancang dalam Pasal 129A itu mengatur pembentukan dana awal minimal Rp 500 juta. Penyelenggara kemudian harus meningkatkan jumlahnya secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun hingga mencapai minimal Rp 2,5 miliar, menurut draf perubahan peraturan tersebut.

Dana persiapan likuidasi dapat berasal dari setoran pemegang saham dan/atau alokasi aset milik penyelenggara. OJK juga dapat menetapkan jumlah dana awal atau cicilan pemenuhan yang lebih besar bagi penyelenggara tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan bahwa dana tersebut disiapkan untuk menjamin ketersediaan sumber pembiayaan ketika likuidasi berlangsung.

"Secara prinsip, dana persiapan likuidasi bertujuan memastikan tersedianya sumber dana untuk mendukung proses likuidasi, khususnya dalam rangka memenuhi hak pemberi dana dan memperkuat pelindungan konsumen," ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (8/10/2026).

Dalam rancangan tersebut, dana wajib ditempatkan pada deposito atas nama penyelenggara di bank umum atau bank umum syariah, dan/atau Surat Berharga Negara (SBN). Penghasilan bunga atau kupon dari penempatan dana dapat digunakan untuk mendukung operasional penyelenggara.

Pencairan dana harus mendapatkan persetujuan OJK. Draf tersebut juga melarang penggunaan dana untuk kepentingan selain operasional likuidasi.

Apabila jumlah dana melampaui Rp 2,5 miliar atau batas lain yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu, kelebihannya menjadi hak penyelenggara atau pemegang saham. Kelebihan tersebut dapat diperhitungkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan setelah memperoleh persetujuan OJK.

Agusman menyebut penyusunan perubahan POJK Nomor 40 Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan pemberi dana sekaligus memperbarui ketentuan industri fintech lending.

"Selain itu, rancangan ini bertujuan memperkuat industri fintech lending secara keseluruhan melalui pemutakhiran pengaturan," ujar Agusman.

Ia menambahkan bahwa rancangan perubahan tersebut juga mencakup penguatan mitigasi risiko dan perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana. Pengaturan itu ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap pengelolaan dana pemberi dana oleh penyelenggara.

Dalam Pasal 129B, rancangan peraturan menetapkan sanksi administratif bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan dana persiapan likuidasi. Sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha tertentu, penurunan hasil penilaian tingkat risiko, hingga denda administratif.

Selain sanksi tersebut, OJK berwenang menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan penyelenggara, menilai kembali pihak utama yang menyebabkan pelanggaran ketentuan tingkat kesehatan, dan/atau mencatat rekam jejak pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran dalam Sistem Elektronik OJK.

Kewajiban pembentukan dana persiapan likuidasi direncanakan mulai berlaku pada tahun buku 2027. OJK menargetkan rancangan perubahan POJK Nomor 40 Tahun 2024 terbit pada 2026.