OJK Susun Aturan Tier Fintech Lending dengan Batas Dana Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun perubahan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 untuk memperkuat pengawasan industri pinjaman daring atau fintech lending melalui pengelompokan penyelenggara menjadi empat tier. Rancangan aturan tersebut mengatur batas maksimum pendanaan berdasarkan tingkat kesehatan perusahaan, penyaluran dana kepada UMKM, dan penanganan pengaduan konsumen, dilansir dari Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan, sistem tiering dirancang untuk meningkatkan kesehatan perusahaan, tata kelola, serta manajemen risiko. Skema ini juga memberikan insentif kepada penyelenggara berkinerja baik sekaligus menjaga perlindungan konsumen.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada Kamis (8/10/2026), Agusman menjelaskan tujuan penerapan sistem tersebut.

"Sekaligus memberikan insentif bagi penyelenggara yang memiliki kinerja baik dan menjaga perlindungan konsumen," ujar Agusman.

Menurut Agusman, penerapan pengelompokan empat tier akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan pelaksanaan. Rancangan perubahan POJK 40/2024 menempatkan ketentuan tersebut dalam bab baru mengenai insentif bagi penyelenggara.

Pasal 216A ayat (1) dalam rancangan itu menetapkan tiga indikator pengelompokan, yakni tingkat kesehatan penyelenggara, rasio penyaluran pendanaan UMKM, dan rasio penolakan pengaduan konsumen. Pasal berikutnya mengatur batas pendanaan serta persentase kontribusi setiap pemberi dana berdasarkan kategori tier.

Untuk penyelenggara kategori tier 4, rancangan tersebut menetapkan batas maksimum pendanaan sebesar Rp 5 miliar. Kontribusi satu pemberi dana nonlembaga jasa keuangan dibatasi paling banyak 50% dari total penyaluran, sedangkan satu pemberi dana lembaga jasa keuangan dibatasi maksimal 90%.

Pada kategori tier 3, batas maksimum pendanaan ditetapkan sebesar Rp 4 miliar. Porsi satu pemberi dana nonlembaga jasa keuangan dibatasi maksimal 40% dari total penyaluran, sementara satu pemberi dana lembaga jasa keuangan dibatasi paling banyak 85%.

Sementara itu, penyelenggara tier 2 dapat menyalurkan pendanaan hingga Rp 3 miliar. Kontribusi satu pemberi dana nonlembaga jasa keuangan dibatasi maksimal 30%, sedangkan satu pemberi dana lembaga jasa keuangan dibatasi paling banyak 80% dari total penyaluran pendanaan.

Rancangan tersebut juga menyebutkan bahwa penyelenggara yang masuk tier 2 hingga tier 4 dapat memperoleh pengecualian dari ketentuan batas maksimum pendanaan dalam Pasal 137. Ketentuan yang berlaku menetapkan batas pendanaan konsumtif dan produktif sebesar Rp 2 miliar untuk setiap penerima dana.

Untuk pendanaan produktif, penyelenggara dapat melampaui batas tersebut hingga Rp 5 miliar apabila memenuhi persyaratan. Persyaratan itu mencakup rasio pendanaan macet maksimal 5% selama enam bulan terakhir serta tidak sedang dikenai sanksi pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK.

Agusman menyatakan rancangan perubahan regulasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan pemberi dana atau lender. Penguatan itu dilakukan melalui pembaruan ketentuan yang mengatur industri fintech lending.

"Selain itu, dalam rangka memperkuat industri fintech lending secara keseluruhan melalui pemutakhiran pengaturan," ujar Agusman.

Ia menambahkan, rancangan perubahan POJK 40/2024 mencakup penguatan mitigasi risiko serta perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Ketentuan tersebut ditujukan untuk melindungi pengelolaan dana pemberi dana oleh penyelenggara.

Pasal 216A ayat (6) menyebutkan bahwa OJK akan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan tiering. Perubahan POJK 40/2024 ditargetkan terbit pada 2026.