OJK Perkuat Mitigasi Risiko Fintech Lending Lewat Asuransi Kredit

Perlindungan pemberi dana dalam industri fintech lending menjadi salah satu fokus perubahan regulasi yang tengah disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui revisi POJK Nomor 40 Tahun 2024, penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi berpeluang memfasilitasi pengalihan risiko menggunakan asuransi kredit atau penjaminan kredit, dilansir dari Keuangan.

Rancangan Peraturan OJK (POJK) tersebut masih dalam proses penyusunan. Perubahan aturan diharapkan memperkuat pengelolaan risiko pendanaan sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pemberi dana atau lender dalam ekosistem pinjaman berbasis teknologi.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan bahwa asuransi kredit dan penjaminan kredit dapat mendukung penguatan ekosistem fintech lending.

Namun, rincian pelaksanaan mekanisme tersebut belum ditetapkan. OJK masih membahas bagaimana pengalihan risiko melalui kedua instrumen itu akan diterapkan dalam penyelenggaraan pendanaan.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada Kamis (8/10/2026), Agusman menyampaikan, "Implementasi mekanisme tersebut terus dilakukan pembahasan,".

Rancangan perubahan ini merupakan bagian dari upaya memperbarui ketentuan yang mengatur layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ketentuan mitigasi risiko dalam rancangan POJK

Pasal 148 ayat (1) dalam rancangan aturan mengatur kewajiban penyelenggara untuk menjalankan mitigasi risiko pendanaan. Langkah minimum yang harus dilakukan mencakup analisis risiko atas permohonan pendanaan, verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen, serta penagihan secara optimal terhadap dana yang telah disalurkan.

Ketentuan berikutnya memberikan ruang bagi penyelenggara untuk memfasilitasi pengalihan risiko apabila terdapat permintaan dari pemberi dana. Berdasarkan Pasal 148 ayat (2), mekanisme tersebut dapat berbentuk asuransi kredit atau penjaminan kredit atas pendanaan yang diberikan.

Pengalihan risiko juga dapat mencakup perlindungan terhadap objek jaminan apabila objek tersebut tersedia. Dengan demikian, cakupan mitigasi tidak hanya berkaitan dengan risiko pendanaan, tetapi juga dapat melibatkan pengasuransian barang yang dijadikan jaminan.

Apabila perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana melibatkan agunan, penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menampung atau menyimpan objek jaminan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penyelenggara diperbolehkan memfasilitasi dana titipan dari penerima dana. Bentuk mitigasi risiko lainnya juga dapat diterapkan untuk melindungi pemberi dana, sepanjang memperoleh persetujuan OJK.

Syarat perusahaan asuransi dan lembaga penjamin

Rancangan aturan tersebut tidak hanya mengatur pilihan instrumen perlindungan, tetapi juga menetapkan persyaratan bagi perusahaan yang menyediakan asuransi atau penjaminan kredit. Pasal 148 ayat (4) mewajibkan penyelenggara menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang memiliki izin usaha dari OJK.

Perusahaan atau lembaga tersebut juga tidak boleh sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK. Persyaratan ini menjadi bagian dari ketentuan bagi penyelenggara yang memfasilitasi mitigasi risiko melalui kedua produk tersebut.

Pada Pasal 148 ayat (5), produk asuransi kredit atau penjaminan kredit diwajibkan menutup sebagian besar risiko yang terjadi. Pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip asuransi dan penjaminan yang berlaku secara umum dan wajar serta dilandasi itikad baik.

Ketentuan tersebut turut mengatur waktu pengajuan klaim. Klaim dapat dilakukan sejak kualitas pendanaan dikategorikan diragukan atau macet, sesuai ketentuan yang tercantum dalam rancangan regulasi.

Selanjutnya, Pasal 148 ayat (6) menyebutkan bahwa penggunaan asuransi kredit atau penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berlaku apabila produknya telah tersedia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada ayat (5).

Jangka waktu perlindungan juga menjadi perhatian. Pasal 148 ayat (7) menetapkan bahwa masa pertanggungan asuransi kredit atau penjaminan kredit paling singkat harus sama dengan jangka waktu pendanaan.

Sementara itu, Pasal 148 ayat (8) melarang penggunaan mekanisme asuransi yang membatasi nilai klaim berdasarkan persentase dari premi apabila penyelenggara memfasilitasi mitigasi risiko melalui asuransi kredit atau produk penjaminan kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

OJK juga akan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi risiko yang harus dijalankan oleh penyelenggara. Pengaturan lanjutan ini menjadi bagian dari kerangka pelaksanaan ketentuan dalam rancangan perubahan POJK 40/2024.

Revisi POJK ditargetkan terbit pada 2026

Agusman menjelaskan bahwa penyusunan perubahan POJK 40/2024 diarahkan untuk meningkatkan perlindungan bagi pemberi dana. Selain itu, pembaruan regulasi ditujukan untuk memperkuat industri fintech lending secara keseluruhan melalui penyempurnaan ketentuan yang berlaku.

Agusman menyatakan, "Selain itu, dalam rangka memperkuat industri fintech lending secara keseluruhan melalui pemutakhiran pengaturan,".

Materi perubahan yang disiapkan mencakup penguatan mitigasi risiko serta penyempurnaan perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Ketentuan mengenai perjanjian tersebut ditujukan untuk melindungi pengelolaan dana milik pemberi dana oleh penyelenggara.

Perubahan POJK Nomor 40 Tahun 2024 ditargetkan terbit pada 2026. Hingga aturan tersebut diterbitkan, mekanisme pengalihan risiko melalui asuransi kredit dan penjaminan kredit masih berada dalam tahap pembahasan OJK.