KPK Sita Rp 2 Miliar dari Eks Dirut Len Industri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin, mantan Direktur Utama PT Len Industri, dalam penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengusutan perkara yang melibatkan sejumlah pihak dalam pengadaan perangkat digitalisasi SPBU.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyitaan uang dari Bobby yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Konfirmasi itu disampaikan kepada wartawan pada Jumat (5/11/2026).

“Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp 2 miliar, dari salah seorang saksi BR (Bobby Rasyidin),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi juga memastikan penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek digitalisasi SPBU. Sebelumnya, Bobby pernah dipanggil KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada Mei 2025.

“Ya, dalam perkara dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU,” ujar Budi Prasetyo.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Dian Rachmawan (DR), Weriza (WER), dan Elvizar (EL), yang ditahan pada April 2026.

Kasus tersebut berawal dari kesepakatan proyek digitalisasi SPBU antara PT Pertamina dan PT Telkom pada Agustus 2018. Nilai maksimal proyek itu mencapai Rp 3,6 triliun atau setara Rp15,25 per liter.

Menurut konstruksi perkara KPK, proses pengadaan diduga telah diatur untuk mengarahkan penentuan satu vendor. Pengadaan mencakup perangkat Electronic Data Capture (EDC) untuk pembayaran nontunai serta Automatic Tank Gauge (ATG) untuk mengukur volume bahan bakar minyak di dalam tangki secara otomatis dan mengirimkan datanya ke pusat data.

Pada September 2018, Dian Rachmawan bertemu dengan sejumlah calon vendor untuk membahas kebutuhan perangkat dalam proyek tersebut. Dalam proses selanjutnya, Elvizar selaku pemilik PT PCS diduga mengupayakan agar perusahaannya terpilih sebagai penyedia melalui lobi kepada jajaran direksi Telkom dan anak perusahaannya.

KPK menduga Elvizar memberikan sekitar Rp 2 miliar kepada pihak PT ASK agar perusahaan tersebut mundur dari proses pemilihan vendor. Langkah itu diduga membuat PT PCS menjadi satu-satunya penyedia perangkat EDC melalui arahan Weriza.

Selain itu, Dian Rachmawan diduga meminta anak perusahaan Telkom melalui Weriza untuk menunjuk vendor tertentu. Akibat pengaturan tersebut, proses pengadaan disebut hanya menjadi formalitas.

Dalam pelaksanaan proyek, Elvizar juga diduga mengganti perangkat EDC PAX A920 dengan Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah. KPK turut menduga Elvizar memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada sejumlah pihak dari PT Telkom dan PT PINS.

Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara dalam pengadaan perangkat ATG mencapai Rp 193,75 miliar. Sementara itu, kemahalan harga pengadaan perangkat EDC mengakibatkan kerugian sebesar Rp 128,42 miliar.

Secara keseluruhan, pengaturan proses pengadaan yang dilakukan para tersangka disebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 322,18 miliar.