KPK Periksa Menteri ATR BPN Nusron Wahid Terkait Dugaan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan ATR/BPN pada Rabu (7/10/2026), dilansir dari Nasional.

Langkah penyidikan ini ditempuh setelah lembaga antirasuah tersebut menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Perkara tersebut mencakup dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) di Kabupaten Bogor.

Dalam kasus HGB tersebut, penyidik menduga ada aliran dana sebesar Rp 1,5 miliar yang diserahkan untuk membuka pemblokiran sebagian tanah kelolaan Summarecon sebelum dilakukan pemecahan HGB. Selain itu, KPK mengusut dugaan penerimaan uang lain terkait layanan pertanahan hingga proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di kementerian tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan penjelasannya mengenai fokus keterlibatan Nusron Wahid dalam penjadwalan pemeriksaan oleh tim penyidik.

"Benar, hari ini, Rabu (7/10), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. NW selaku Menteri ATR/BPN, dalam rangka pendalaman penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN," ujar Budi dalam keterangan resmi, Rabu (7/10/2026).

Budi menyampaikan bahwa keterangan yang bersangkutan sangat diperlukan untuk memperjelas konstruksi hukum yang tengah dibangun oleh pihak penyidik.

"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara ini. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami informasi dan keterangan yang dibutuhkan penyidik guna membuat terang konstruksi perkara," kata Budi.

Pihak KPK meyakini menteri tersebut akan kooperatif memenuhi panggilan hukum, sembari memastikan seluruh proses tetap berpatokan pada alat bukti serta undang-undang yang berlaku.

"KPK meyakini Sdr. NW akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," tutup Budi.