Nunuk Suryani Pastikan TPG Guru Non-ASN Cair Pekan Depan

Guru non-ASN yang memenuhi persyaratan pendataan dipastikan menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) paling lambat pekan depan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, menyampaikan kepastian tersebut pada Sabtu, 17 Oktober 2026, setelah sebagian guru mulai menerima pembayaran pada pekan ini.

Dilansir dari Medcom, pencairan dilakukan secara bertahap karena proses administrasi pembayaran telah memasuki tahap akhir. Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) telah selesai diproses, sedangkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) masih menunggu antrean.

Melalui akun Instagram-nya, Nunuk menyampaikan bahwa penyaluran tunjangan bagi guru non-ASN sudah mulai berlangsung dan akan dilanjutkan setelah tahapan administrasi berikutnya selesai.

"Alhamdulillah saya menerima kabar bahwa TPG Guru Non ASN sudah ada yang cair ya di minggu ini. Bapak Ibu dan akan dilakukan secara bertahap semua SPM dan SPP sudah selesai, dan kita tinggal menunggu antrian SP2D di KPPN," ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Nunuk menyatakan proses pencairan terus berjalan melalui koordinasi dengan pihak terkait. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang menunggu pembayaran tunjangan tersebut.

"Jadi terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu. Maksimal minggu depan semua guru Non ASN yang sudah memiliki syarat pendataannya akan segera mendapatkan TPG," ujar Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Kepastian pencairan ini muncul setelah sejumlah guru non-ASN mengeluhkan keterlambatan pembayaran tunjangan sejak Juli 2026 melalui media sosial. Mereka menyampaikan bahwa belum diterimanya TPG berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seorang guru SMA swasta berinisial T di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengaku kesulitan membiayai transportasi untuk berangkat mengajar karena honor dari sekolah relatif kecil. Ia menyebut harus mencari pinjaman agar tetap bisa menjalankan pekerjaannya.

"Saya harus utang dulu agar bisa sekolah," ujar guru berinisial T, dilansir dari Medcom pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Guru lain berinisial A juga mengungkapkan keresahan karena TPG untuk periode Juli belum diterima hingga Agustus. Kondisi tersebut membuatnya harus menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keduanya berharap pemerintah segera membayarkan tunjangan untuk periode Juli hingga Oktober, meskipun mereka mengaku belum memperoleh informasi terperinci mengenai jadwal pembayaran.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY, Raden Suci Rohmadi, menyampaikan bahwa penyaluran TPG bagi guru ASN telah mencapai lebih dari 90 persen hingga periode September. Sementara itu, pembayaran untuk guru non-ASN masih berlangsung sesuai tahapan administrasi dan ketentuan yang berlaku.

Raden Suci menjelaskan bahwa status data yang valid di Info GTK tidak selalu berarti tunjangan dapat langsung dicairkan. Masih terdapat kemungkinan tahapan administrasi yang belum selesai, termasuk penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) oleh Kemendikdasmen.

"Terkait adanya guru yang status datanya di Info GTK telah dinyatakan valid sejak Juli, tetapi tunjangannya belum cair, hal tersebut dimungkinkan karena masih ada tahapan administrasi yang harus diselesaikan, termasuk proses penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," jelas Raden Suci Rohmadi, Kepala Dikpora DIY.

Dikpora DIY mengimbau para guru untuk memantau perkembangan penyaluran tunjangan melalui Info GTK. Pemantauan tersebut diperlukan agar guru dapat mengetahui status administrasi pembayaran masing-masing.

Anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Reza Sudrajat, turut menyoroti dampak keterlambatan pembayaran terhadap guru non-ASN. Menurut Reza, kelompok tersebut menghadapi risiko kesulitan keuangan karena umumnya tidak memiliki gaji pokok seperti guru berstatus ASN.

Reza menilai guru non-ASN memiliki beban kerja dan jumlah jam mengajar yang sama dengan guru PNS, PPPK, maupun PPPK paruh waktu. Ia juga memperingatkan bahwa keterlambatan tunjangan dapat mendorong guru berutang kepada bank atau menggunakan pinjaman online, terutama ketika penghasilan mereka rendah dan kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi.

"Dan ketika Tunjangan Profesi Guru hadir terlambat. Guru Non ASN yang akan terpukul duluan, karena mereka tidak punya gaji pokok, merekalah yang akan masuk ke hutang bank dan jebakan pinjol paling depan," tulis Reza Sudrajat, anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru, di Threads.

Reza juga menyinggung penelitian di salah satu kabupaten mengenai pengaruh tunjangan profesi terhadap motivasi kerja guru yang disebutnya disepakati Kemendikdasmen. Ia menyayangkan masih adanya guru yang belum menerima tunjangan selama beberapa bulan.

"Padahal logikanya mengirimkan uang masuk ke dalam rekening tidak sesulit itu ditahun 2026, mudah, murah dan cepat. Masalahnya guru memang bukan prioritas dan dianggap tidak penting, guru harus selalu membuktikan diri bahwa ia kompeten, di hadapan pemerintah yang sesungguhnya tidak kompeten," tulis Reza Sudrajat, anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru, di Threads.