Kemendikdasmen Salurkan TPG Guru Non-ASN Setiap Bulan pada 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerapkan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap bulan sepanjang 2026 untuk mempercepat penerimaan hak pendidik. Kebijakan ini berlaku sejak Januari 2026 dan menggantikan sistem pembayaran triwulanan, sebagaimana dilansir dari Medcom. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026, besaran tunjangan ditentukan berdasarkan status penyetaraan atau inpassing guru.

Pencairannya juga bergantung pada pemenuhan persyaratan penerima serta hasil verifikasi dan validasi data. Guru non-ASN yang memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki Surat Keputusan (SK) inpassing berhak menerima TPG sebesar Rp2 juta per bulan. Sementara itu, guru yang telah memiliki SK inpassing memperoleh tunjangan sesuai dengan gaji pokok yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.

Perbedaan status inpassing menyebabkan nominal tunjangan yang diterima setiap guru tidak selalu sama. Pemerintah juga mensyaratkan data penerima telah diverifikasi sebelum pembayaran diproses.

Proses pencairan dimulai dengan pembaruan data guru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data tersebut kemudian disinkronisasi dan diverifikasi sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP). Setelah SKTP diterbitkan, pemerintah melanjutkan proses melalui pengolahan data pembayaran dan penyelesaian administrasi penyaluran. Dana selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing penerima sesuai tahapan yang berlaku.

Menurut petunjuk teknis penyaluran TPG guru non-ASN tahun anggaran 2026, pembaruan data harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Sinkronisasi dan verifikasi dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 13, sedangkan penerbitan SKTP ditargetkan paling lambat tanggal 15. Tahap berikutnya adalah pengolahan data penyaluran yang dijadwalkan paling lambat tanggal 20 setiap bulan. Pelaksanaan pada Desember mengikuti ketentuan penyesuaian khusus sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

Untuk memperoleh TPG, guru non-ASN wajib memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan sesuai ketentuan, Nomor Registrasi Guru (NRG), dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Penerima juga harus tercatat dalam Dapodik serta berstatus bukan ASN. Persyaratan lainnya mencakup status aktif mengajar sesuai peruntukan sertifikat pendidik dan pemenuhan ketentuan beban kerja guru berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kelengkapan persyaratan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan kelayakan penerima tunjangan. Ketepatan data kepegawaian, penugasan, beban mengajar, dan rekening penerima turut menjadi bagian penting dalam proses verifikasi. Data yang tercatat harus sesuai dengan kondisi sebenarnya agar tahapan administrasi dan penyaluran dapat diproses berdasarkan ketentuan.